BPKN minta pemerintah kembali berlakukan HET minyak goreng

Pemerintah memutuskan menghapus harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng (migor) menyusul kelangkaan produk olahan kepala sawit di pasaran itu tidak dapat ditangani dengan baik. Dengan demikian, penentuan harganya ditentukan mekanisme pasar.

Namun, langkah tersebut dikritik Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Bahkan, BPKN merekomendasikan pemerintah mengembalikan kebijakan HET minyak goreng.

Rekomendasi ini diajukan mengingat minyak goreng menjadi salah satu bahan pokok yang penting bagi masyarakat. Menurut BPKN, HET minyak goreng dalam jumlah besar dipatok Rp11.500 per liter, Rp13.500 per liter dalam paket sederhana, dan Rp14.000 per liter dalam paket premium.

"Usulan itu kami hitung berdasarkan harga pokok produksi dan keekonomiannya dengan memperhatikan input produksi yang digunakan untuk memproduksi minyak goreng sawit," kata Kepala BPKN, Rizal E. Halim, Kamis (7/4).

Menurutnya, harga minyak sawit mentah (CPO) global seharusnya tak memengaruhi harga CPO domestik. Ini berbeda dengan minyak kedelai, yang harus dibeli dari luar negeri (impor), sedangkan Indonesia menjadi produsen kelapa sawit nomor satu di dunia.

Rekomendasi BPKN lainya adalah mengembalikan kebijakan domestic market obligation (DMO) sebesar 30% bagi pelaku usaha sebagai syarat izin ekspor industri sawit. Ini dinilai cukup untuk memenuhi pasokan minyak nabati dalam negeri.

Rizal menambahkan, BPKN juga membutuhkan pengawasan dan sanksi yang ketat dari kepolisian, Satgas Pangan, dan kementerian terkait untuk mengawal proses kebijakan dari hulu hingga hilir.

Menurutnya, regulasi harus diatur mulai dari produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, produksi CPO, produksi minyak goreng, hingga distribusi.

Rekomendasi BPKN tersebut telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Jika ingin menyampaikan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan pelaku usaha, maka usulan ini harus menjadi koordinasi kebijakan pemerintah," papar Rizal.