Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membeberkan permasalahan utama yang harus diselesaikan agar penyerapan semakin besar terhadap produk dalam negeri (PDN). Apalagi hingga 13 Juni 2022 baru Rp180,72 triliun yang telah diserap atau 25% dari komitmen.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, dalam tahap perencanaan setiap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi belanja yang dapat dioptimalkan untuk menyerap produk dalam negeri. Sementara, mereka memiliki target sebesar Rp400 triliun dengan komitmen K/L/D dan BUMN untuk menyerap PDN senilai Rp720,88 triliun.
"Ketiadaan daftar rujukan yang komprehensif mengenai PDN dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang baik menjadi salah satu penyebab sulitnya merencanakan belanja PDN," kata Ateh di Gedung BPKP, Selasa (14/6).
Ateh menyampaikan, pada tahap pelaksanaan, masih terdapat produk impor yang diserap belanja pemerintah walaupun sudah terdapat PDN subtitusinya. Berdasarkan sample pengujian atas 853 produk impor yang dibeli, sebanyak 560 produk atau 66% harganya lebih murah dibandingkan dengan produk lokal.
Pihaknya memastikan akan mengawal aksi afirmasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern BPKP periode 2022 yang digelar Selasa (14/6).
"Sementara itu, untuk belanja impor yang dikarenakan ketiadaan produk lokal pengganti, perlu segera didorong pengembangan industri lokal terkait," ujar Ateh.
Ateh menerangkan, BPKP bersama seluruh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan pengawas internal BUMN siap mengawal keberhasilan aksi afirmasi PDN dalam belanja pemerintah.
BPKP, kata Ateh, berharap dapat mendorong terciptanya ekosistem yang mendukung supremasi PDN pada pasar domestik secara berkelanjutan. Nantinya, hasil pengawasan yang dilakukan BPKP terhadap aksi afirmasi PDN dalam belanja pemerintah akan dilaporkan secara menyeluruh kepada presiden pada akhir Juni 2022.
Apalagi, sampai dengan kuartal I-2022, e-katalog masih didominasi produk impor baik dari sisi produk tayang maupun realisasi transaksi. Namun, kata Ateh, kini PDN telah mendominasi di e-katalog nasional.
Peningkatan tersebut dicapai seiring dengan terbitnya instruksi presiden (Inpres) 2 tahun 2022 kondisi telah mengalami perubahan.
"Alhamdullilah per 13 Juni 2022, PDN yang tayang di e-katalog dan transaksinya untuk pertama kalinya telah berhasil menyaingi produk impor," ucap Ateh.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan secara tegas kepada seluruh K/L/D dan BUMN untuk disiplin memaksimalkan penggunaan belanja negara/daerah dalam menyerap produk dalam negeri. Untuk itu dirinya meminta APIP dan pengawasan internal BUMN untuk focus melakukan penyisiran terhadap anggaran terhadap PDN.
"Pastikan alokasi belanja sudah dioptimalkan untuk PDN. Bantu organisasi anda mengidentifikasi dan mencari PDN yang sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan perlunya sanksi bagi pihak-pihak yang masih berusaha untuk memprioritaskan belanja impor. Dirinya juga meminta kepada BPKP untuk dapat bekerja lintas sectoral dan melakukan pengawasan secara menyeluruh serta melaporkan secara berkala kepada dirinya.
