Program makan bergizi gratis masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Anggaran untuk program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto itu disepakati Rp71 triliun dan dilakukan bertahap.
Hasil komunikasi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menyepakati pelaksanaan program yang dulu bernama makan siang gratis itu dilakukan secara bertahap. Angka Rp71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama.
Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo menghitung, maksimum sekitar 15% hingga 17% dari anak sekolah akan terkaver dalam program tersebut di tahun 2025. Estimasi itu berdasarkan hitungan awal jumlah anak sekolah di Indonesia yang mencapai 82,9 juta.
Dia optimistis program itu akan berjalan lancar karena pihaknya telah melakukan simulasi terkait berbagai risiko yang dikhawatirkan. Bahkan, termasuk kenaikan harga pangan serta energi global.
Nantinya, satu porsi makan bergizi gratis berisi komplet dengan harga berkisar Rp15.000. Namun, Drajad belum bisa memastikan terkait menu yang akan disajikan.
“Setiap porsi sementara ini masih dihitung Rp15.000. Bisa saja nanti disesuaikan dengan kondisi lokal,” ucapnya kepada Alinea.id, Kamis (27/6).
Nasib defisit anggaran
Anggaran Rp71 triliun itu lebih kecil dari perkiraan awal tim Prabowo-Gibran yang sebesar Rp100 triliun hingga Rp120 triliun untuk pelaksanaan pada tahun pertama. Meski demikian, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) khawatir program "ambisius" ini akan membebani keuangan negara, mengerek utang negara, dan memperlebar defisit anggaran.
Bhima menyebut anggaran tersebut masih sangat tinggi. Apalagi, beberapa faktor bisa menyebabkan bujet membengkak. Misalnya, logistik, biaya bahan baku, dan distribusi yang perlu diperhatikan.
"Kondisi lonjakan pada harga energi juga menjadi faktor risiko yang patut diperhitungkan,” katanya kepada Alinea.id, beberapa waktu lalu.
Selain itu, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengakibatkan harga barang impor melambung. Dus, biaya untuk memproduksi satu porsi makan bergizi gratis juga akan ikut naik.
Di sisi lain, pundi-pundi APBN akan bekerja keras untuk membiayai program tersebut. Penyerapan pajak belum tentu dapat menutupi kekurangan dana. Ujung-ujungnya, banyak poin-poin belanja negara yang harus dikorbankan untuk mewujudkannya.
Kekhwatiran lainnya adalah munculnya ancaman korupsi. Menurut Bhima, anggaran sebesar itu bisa saja luput dari pandangan para auditor dan penegak hukum.
“Jadi disarankan ini dicoba dulu di APBN 2025, anggaran tidak lebih Rp1 triliun. Misalnya pilih daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dengan wilayah atau sekolah prioritas, jadi jangan tiba-tiba anggarannya langsung besar,” ucapnya.
Sementara itu, Drajad Wibowo bilang nilai Rp71 triliun sudah mengikuti ruang fiskal yang tersedia. Dia menegaskan tidak ada rencana untuk melakukan realokasi dari anggaran subsidi yang sudah ada.
“Anggarannya tidak akan memberatkan APBN karena diambil dari sumber penerimaan tambahan,” katanya
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran makan bergizi gratis Rp71 triliun itu sudah termasuk dalam postur defisit fiskal di RAPBN 2025 yang berada di kisaran 2,29% hingga 2,82% dari produk domestik bruto (PDB). ”Jadi, angka Rp71 triliun ini bukan merupakan on top di atas (defisit) itu, tapi sudah di dalamnya, dan nanti akan disusun saat kami membuat RUU APBN 2025,” ujarnya saat konferensi pers, Senin (24/6).
