Faisal Basri: Bukan salurkan kredit, bank malah beli surat utang pemerintah

Ekonom Senior Institute for Development on Economic and Finance (Indef) Faisal Basri menyampaikan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 belum terjadi hingga saat ini. Hal ini tercermin dari penyaluran kredit yang masih terkontraksi selama tujuh bulan berturut-turut.

"Sudah tujuh bulan berturut-turut kredit mengalami kontraksi dan masyarakat tidak melakukan konsumsi. Masyarakat menaruh uangnya di bank, sehingga dana masyarakat masih double digit," kata Faisal, Jumat (16/7). 

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Mei 2021, penyaluran kredit perbankan masih terkontraksi 1,23% secara tahunan. OJK juga mencatat dana pihak ketiga (DPK) masih mengalami pertumbuhan digit ganda, yakni 10,73% secara YoY.

Faisal menyayangkan, berlimpahnya DPK perbankan tersebut tidak disalurkan menjadi kredit kepada UMKM, melainkan digunakan oleh perbankan untuk membeli surat utang pemerintah. 

Mengutip data Asian Development Bank (ADB), Faisal menyebut pembeli terbanyak surat utang pemerintah adalah bank, dengan porsi kepemilikan 38%, disusul oleh asing sebesar 23%. 

"Padahal sebelum pandemi, bank itu (kepemilikan surat berharga pemerintah) cuma 26,9%. Pemerintah untuk pemulihan ekonomi, mau disuruh apapun, bank tidak mau karena menunggu pandemi dulu," ujar dia.

Faisal juga menyebut, aksi beli surat berharga ini dilakukan juga oleh bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, saat ini pemerintah tidak bisa menginstruksikan bank BUMN untuk berperilaku sehat. 

"Jadi ini tanda-tanda masih jauh kita dari pulih. Barangkali butuh 3-5 tahun untuk pulih, kenapa? Karena penanganan pandemi bertele-tele, tidak terorganisir, panglima perangnya berganti-ganti," ucap dia.