BUMN evaluasi kinerja keuangan Pos Indonesia

Menyusul telat membayar gaji karyawan, Kementerian BUMN mengevaluasi kinerja keuangan PT Pos Indonesia (Persero).

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno mengakui tengah mengevaluasi kinerja keuangan PT Pos Indonesia. Sebab, perusahaan jasa pengiriman tertua di Indonesia itu kini tengah mengalami hambatan arus kas internal.

"Kita lagi evaluasi kinerjanya (PT Pos Indonesia)," ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (12/2).

Kendati demikian, ia belum bisa membeberkan apa saja masalah inti yang membuat kinerja keuangan PT Pos tertekan. 

Mengutip laporan keuangan perusahaan, pendapatan perusahaan dari layanan jasa keuangan merosot sejak 2016. Pada 2016, pendapatan dari layanan jasa keuangan turun 14,3% menjadi Rp1,11 triliun. Kemudian kembali melorot pada 2017 sebesar 13,08% menjadi Rp971 miliar. 

Penurunan pendapatan ini dinilai terjadi sejak hilangnya proyek pengiriman dari dana bantuan sosial (bansos) pemerintah.

Selain karena bansos, Pos Indonesia kini juga tak lagi mendapatkan proyek dari pemerintah berupa pengiriman berbagai barang atau dokumen Kementerian/Lembaga secara langsung atau layanannya tidak dibayar secara penuh oleh pemerintah.

Menurut Direktur Keuangan Pos Indonesia Eddi Santosa, jika penugasan itu bisa dibayarkan pemerintah secara penuh, seperti mekanisme pembayaran layanan penugasan kepada perusahaan BUMN lainnya, laba perseroan diyakini bisa meroket mendekati target yang dipatok pada 2018, sebesar Rp400 miliar.

Berikut tips atur gaji buat Sahabat Pos.
Ada yang sudah praktek? Atau punya tips lain? #WeCarryMissions#BUMNHadirUntukNegeri pic.twitter.com/qoBylHJenr

— POS INDONESIA (@PosIndonesia) March 1, 2017