Scroll ke atas untuk melanjutkan

Politikus PDIP, Adian Napitupulu, meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Mendag dan Menkop UKM buntut penindakan terhadap bisnis thrifting. Dokumentasi DPR

Bisnis

Jumat, 17 Maret 2023 16:45

Buntut thrifting, Adian minta Jokowi evaluasi Mendag dan Menkop

"Gua penggemar thrifting lo! Gua dilantik menjadi anggota DPR dengan jas bekas yang gua beli di Gedebage. Apa hubungannya gitu, ya?"

Anggota Komisi VII DPR, Adian Napitupulu, menilai kebijakan pelarangan jual beli pakaian bekas impor (thrifting) tidak masuk akal. Apalagi, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini penggemar thrifting.

"Gua penggemar thrifting lo! Gua dilantik menjadi anggota DPR dengan jas bekas yang gua beli di Gedebage. Apa hubungannya gitu, ya?" ujar Adian kepada wartawan, Jumat (17/3). "Kalau misalnya ada masalah pajak, ya, tagih pajak."

Adian berpendapat, tidak ada yang salah dengan bisnis thrifting selama mengikuti ketentuan. Apalagi, thrifting bisa mengimbangi impor dari China.

"Jangan-jangan yang mengimbangi impor pakaian China itu thrifting. Itu orang di mana-mana kita lihat made in China, made in China, enggak ada made in thrifting. Tapi, yang bisa mengimbangi harga dan sebagainya," tuturnya.

Menurut Adian, apabila pelarangan thrifting berdampak terhadap usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maka seharusnya UMKM diperkuat.

"Sudah semaksimal apa, sih, mereka membina itu? Ada banyak juga, kok, barang-barang lain proyeksi UMKM yang tak ada kaitannya dengan impor bekas. Makanan apa segala macam banyak sekali, toh tidak berkembang," paparnya.

Oleh sebab itu, Adian meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, dan Menteri Koperasi (Menkop) dan UMKM, Teten Masduki. Sebab, kinerja keduanya tak maksimal dan justru menjadikan bisnis thrifting sebagai "kambing hitam".

"Yang kita butuhkan itu angkanya apa, memaksimalkan peran, misalnya, memaksimalkan peran Menteri Perdagangan," tandas Adian.

Presiden Jokowi sebelumnya mengkritik menjamurnya bisnis pakaian bekas impor lantaran mengganggu industri tekstil dalam negeri. Kepala Negara pun meminta bisnis tersebut ditelusuri dan ditindak.

"Sudah saya perintahkan untuk mencari betul. Dan sehari-dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu," ungkap Jokowi di Jakarta, Rabu (15/3).

"Yang namanya impor pakaian bekas mengganggu! Sangat mengganggu industri dalam negeri kita!" imbuhnya.