Ekonom Senior Indef Fadhil Hasan mengatakan, burden sharing dan tapering off merupakan dua dari sekian faktor yang akan memengaruhi keuangan negara dan ekonomi Indonesia.
“Dalam konteks skema burden sharing ini, yang perlu kita cermati adalah bagaimana dampaknya pada neraca Bank Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Kalau misalnya burden sharing ini terlalu besar bebannya kepada Bank Indonesia, diperkirakan hal ini akan berdampak kepada neraca Bank Indonesia di tahun-tahun mendatang,” ucap Fadhil Hasan dalam Zoom Skema Burden Sharing dan Antisipasi Tapering Off Fed 2022, Jumat (27/8).
Jika kemudian dikaitkan dengan tapering off, maka kebijakan ini akan meningkatkan tingkat suku bunga pasar dan utang negara-negara tersebut, yang kemudian akan mendorong arus modal keluar dari negara-negara berkembang atau emerging market, termasuk Indonesia. Hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat suku bunga dan juga nilai tukar, yang akhirnya akan berpengaruh terhadap beban bunga yang ditanggung oleh pemerintah.
“Banyak yang berpendapat bahwa tapering off kali ini tidak akan memiliki dampak seperti sebelumnya. Berdasarkan berbagai penelusuran setidaknya ada beberapa faktor yang bisa dijadikan alasan yaitu langkah The Fed saat ini lebih terukur dan lebih bisa diprediksi, sehingga bank sentral dapat mengambil langkah-langkah antisipasi. Selain itu Indonesia juga memiliki cadangan devisa yang cukup besar, sehingga mampu menahan gejolak dari nilai tukar rupiah. Selain itu Bank Indonesia sendiri mengklaim sudah menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk meminimalisir dampak dari tapering off,” ujar Fadhil
Di kesempatan yang sama, ekonom senior Umar Juoro mengatakan bahwa risiko tetap akan Indonesia hadapi dalam burden sharing, tetapi di sisi lain hal ini bermanfaat bagi pemerintah karena beban bunga akan berkurang. Namun yang harus dilihat adalah bagaimana Bank Indonesia mengelola neraca, jangan sampai neraca ini mengganggu dalam kebijakan moneter maupun dalam hal politis.
“Tantangan dalam kebijakan fiskal dan moneter akan lebih menentukan, walaupun saya katakan tadi tidak perlu terlalu khawatir, tetapi tetap harus ada manajemen risiko dalam kebijakan fiskal dan moneter dalam menghadapi kemungkinan tapering yang lebih awal,” ucap Umar.
Dalam kesempatan yang sama pengamat keuangan negara Muhammad Said Didu mengatakan, yang terjadi sekarang ini adalah pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga membebani seluruh lembaga bahkan Bank Indonesia yang harusnya independen harus menjadi kuda tunggangan.
“Burden sharing ini adalah jalan terpaksa yang dilakukan pemerintah demi menyelamatkan ambisi belanja yang terlalu berlebih untuk mencapai legacy dan mohon maaf pencitraan di dalamnya. Tetapi ini memberikan beban yang sangat besar dan berat kepada perekonomian nasional dan generasi yang akan datang, oleh karena itu mari kita kritisi demi menyelamatkan negara ke depan,” tutup Muhammad Said Didu.
Seperti diketahui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Bank Indonesia melanjutkan skema berbagi beban atau burden sharing melalui surat keputusan bersama (SKB) III. Adapun kerja sama ini untuk menangani pandemi Covid-19 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 31 Desember 2022.
