Polemik impor beras yang dilakukan Indonesia diketahui sudah berlangsung sejak lama. Menurut Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas), pemicunya adalah karena Indonesia masih belum memiliki rencana stok pangan. Ini sangat berbeda dengan beberapa negara seperti Qatar, Arab Saudi, Dubai, dan beberapa negara maju lainnya yang kata Zulhas telah memiliki stok pangan selama dua hingga tiga bulan ke depan.
“Soal rencana stok pangan ini, kita gak ada. Yang ada cuma beras. Beras pun begitu keadaannya. Padahal penduduk kita 270 juta loh. Nah ini yang sedang kita benahi, karena sekarang kan sudah ada Badan Pangan Nasional/NFA (Bapanas),” ujar Zulhas dalam pemaparannya pada diskusi daring “Polemik Impor Beras di Akhir Tahun” oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), yang ditulis Rabu (28/12).
Zulhas berharap, dengan adanya rencana stok pangan, maka Indonesia bisa menyiapkan stok pangan secara bertahap dari per dua minggu, tiga minggu, sebulan, hingga dua bulan.
“Yang paling ideal itu, kita bisa stok pangan untuk 1,5 bulan ke depan,” sambungnya.
Koordinator Agromaritim dan Sumber Daya Alam (SDA) ICMI Bustanul Arifin menilai, belum terbentuknya rencana stok pangan karena teknologi yang digunakan untuk pendataan pertanian masih rendah. Ia bilang, puncak panen raya padi di 2023 dari data Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan terjadi pada Februari hingga April dan diperkirakan mencapai 65% dari total stok beras. Namun belum ada teknologi yang digunakan dan mampu menghitung secara pasti jumlah padi yang akan dipanen.
“Yang menarik, perkiraan BPS pada Februari ada panen bahkan hingga 7,5 juta ton beras. Ini saya masih ragu soal ramalan BPS. Terbukti, BPS kemudian mengoreksi. Dari situlah persoalan kita, belum ada teknologi yang mampu memuluskan sepanjang tahun,” tutur Bustanul yang juga Guru Besar Universitas Lampung itu.
“Saya sudah membahas dengan internal BPS, bahwa Kerangka Sampel Area (KSA) yang saat ini dipergunakan, belum mampu menangkap perubahan teknologi di lapangan. Itu harus kita terima, dan improvement harus segera dilakukan,” tambah pengamat pertanian tersebut.
Ia pun menyimpulkan, jika teknologi yang ada masih minim, maka akan menyebabkan pada manajemen stok pangan yang buruk, sehingga akan terus kembali pada polemik impor beras atau pangan lainnya.
Lebih lanjut, Bustanul pun menyarankan agar perlu perubahan kebijakan ke depannya. Seperti peningkatan produktivitas melalui perubahan teknologi, pertanian presisi, dan insentif harga untuk menjamin keamanan cadangan pangan nasional.
Selain itu perlu pemberdayaan sektor swasta dan BUMN Holding Pangan dalam hal ini ID Food untuk mengurangi beban manajemen stok Bulog melalui terobosan kebijakan stabilisasi pangan. Lalu perluasan cadangan beras pemerintah (CBP) dan melibatkan pemerintah daerah dan badan usaha menjadi cadangan pangan pemerintah (CPP).
“Kemudian diperlukan juga penguatan pangan lokal dan sumber karbohidrat lain yang mudah disimpan dan dimobilisasi atau diperdagangkan antarpulau dan antardaerah secara efisien,” imbuh Bustanul.
Terakhir, penting untuk percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi dan kearifan lokal untuk meningkatkan gizi seimbang, integrasi dengan pariwisata industri kuliner, pemberdayaan UKM, dan lainnya dalam kemitraan yang menguntungkan.
