close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: dpr.go.id/Dok/Man
icon caption
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: dpr.go.id/Dok/Man
Bisnis
Rabu, 30 November 2022 15:14

Cak Imin minta Kementan dan Kemendag evaluasi kebijakan impor beras

Cak Imin juga mendorong Kementan agar tetap memaksimalkan penyerapan gabah petani dengan harga yang bisa menyejahterakan petani.
swipe

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta, Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Perum Bulog, melakukan evaluasi terhadap kebijakan impor beras pada akhir 2022. Hal itu disampaikan Cak Imin menyusul keputusan Kemendag membeli beras impor untuk memenuhi pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).

"Evaluasi ini penting dilakukan untuk memastikan kebijakan impor beras tidak berdampak pada anjloknya harga gabah hingga beras saat panen nanti," ujar Cak Imin kepada wartawan, Rabu (30/11).

Cak Imin juga mendorong Kementan agar tetap memaksimalkan penyerapan gabah petani dengan harga yang bisa menyejahterakan petani, serta meninjau ulang harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap gabah dan beras karena sudah tidak relevan dengan biaya produksi yang tinggi.

"Selama ini banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Bisa dibayangkan betapa merananya ketika hasil panen tidak bisa dijual dengan harga yang menyejahterakan karena adanya impor beras," kata dia.

Kementan harus memastikan pendistribusian beras impor tersebut benar-benar hanya ke wilayah yang membutuhkan dan kekurangan pasokan beras sehingga sebelumnya perlu dilakukan pemetaan wilayah yang saat ini kekurangan pasokan beras.

Dengan demikian, target impor beras justru tepat sasaran dan dapat membantu petani dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat, bukan justru sebaliknya atau merugikan petani.

Di sisi lain, Cak Muhaimin mendorong Kementan, Kemendag, dan Perum Bulog memberikan penjelasan kepada petani terkait urgensi impor impor beras tersebut, dan memastikan petani tidak mengalami kerugian atau dampak negatif akibat impor beras tersebut.

"Kementan, Kemendag, dan Perum Bulog harus memastikan tetap mengoptimalkan dan mengutamakan pasokan beras dari dalam negeri seiring dengan dilakukannya impor beras," katanya.

Ketua Umum PKB ini berharap pemerintah ke depannya dapat meningkatkan produksi dan kapasitas beras dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat.

"Kementan berkoordinasi dengan Perum Bulog menyusun rencana dan strategi jangka panjang untuk dapat mengurangi ketergantungan pangan impor, khususnya beras," ujarnya.

Ia menambahkan, cara untuk tidak bergantung pada impor bisa dilakukan melalui perluasan kapasitas lahan tanam padi, peningkatan edukasi petani dalam strategi menanam padi, peningkatan kualitas bibit padi dan pupuk.

Selain itu, memastikan ketersediaan CBP mencukupi, maupun mempersiapkan rencana-rencana menghadapi musim kering, sehingga kebutuhan beras dalam negeri dapat terpenuhi dan terwujudnya swasembada pangan serta penguatan ketahanan pangan.

img
Marselinus Gual
Reporter
img
Hermansah
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan