Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menilai arah pembangunan ekonomi harus inklusif, sebab hal itu merupakan sala satu wujud praktik politik kesejahteraan.
"Pemerintahan SBY misalnya, 10 tahun mendorong mobilitas UKM, tetapi masih belum terwujud. Masih menjadi semangat. Begitu juga Jokowi dalam lima tahun terakhir. Ada kecenderungan semangat ekonomi kerakyatan dan jargon ekonomi berdikari, tergeser menjadi ekonomi yang eksklusif," kata Muhaimin saat berpidato dalam acara launching bukunya yang disiarkan secara virtual, Kamis (18/3).
Lebih lanjut, Cak Imin menjelaskan, terdapat tiga nilai strategis sebuah kebijakan yang berporos pada visi politik kesejahteraan. Pertama, pemerintahan akan mengarahkan pada sebuah strategi kebijakan yang memberi daya hidup secara proposional terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat.
Kedua, pemerintahan akan mengarahkan pengambilan kebijakan di semua level, untuk menciptakan fasilitas publik yang ditujukan bagi sebagian besar warga yang tersisih dalam proses keadilan. Terakhir, lahirnya anggaran negara sebagai instrumen yang mampu memberi bobot keseimbangan pada neraca sosial pembangunan.
"Untuk mewujudkan politik kesejahteraan, maka kebijakan pembangunan harus diletakkan kepada pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ekonomi kerakyatan menjadi poros pertumbuhan, sehingga pertumbuhan berbasis ekonomi kerakyatan. Ketiga BUMN/Bumdes/dan koperasi menjadi pelaku utama dalam pengelolaan usaha produktif yang menguasai hidup hajat orang banyak," terang Cak Imin.
"Praktik politik kesejahteraan apa yang pemerintah lakukan sebagai negara? Pada akhirnya kita menemukan indikator politik kesejahteraan hanya sebagai alat ukur. Apakah negara atau kebijakan politik berorientasi pada pembangunan tunduk pada yang berkembang atau sesuai dengan yang dimandatkan oleh UUD 1945?" tandasnya.
