Covid-19 memutarbalikkan angka kemiskinan RI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan, tingkat kemiskinan kembali melonjak dengan adanya pandemi Covid-19. Bahkan, selama periode Maret-April, pandemi Covid-19 telah memutarbalikkan angka penurunan kemiskinan sejak 2011.

"Dengan Covid-19 beberapa bulan, seluruh pencapaian penurunan kemiskinan sejak 2011 pada 2020 ini mengalami reverse (pembalikan)," katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada September 2011 mencapai 29,89 juta orang atau 12,36%. 

Dia menjelaskan, melonjaknya angka kemiskinan terlihat dari sejumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang telah terjadi dalam kurun waktu Maret-April. 

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, pada periode tersebut sedikitnya telah terjadi 1,5 juta PHK. Dengan demikian, menyumbang ke angka tingkat pengangguran terbuka.

Untuk menekan PHK dan melonjaknya tingkat kemiskinan, pemerintah melakukan percepatan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dan menggelontorkan stimulus.

"Belanja bansos menjadi salah satu upaya untuk menjaga agar kemiskinan tidak semakin melonjak atau menyebabkan PHK, penurunan kegiatan ekonomi sektor informal dan UMKM," ujar dia.

Di samping itu, pemerintah juga telah memberikan insentif khusus bagi perusahaan, baik berupa keringanan pajak atau keringanan administratif. Langkah itu dilakukan agar perusahaan dapat tetap memiliki modal usaha tanpa harus melakukan PHK pada karyawannya.

"Oleh karena itu, kami perlu melakukan berbagai langkah untuk menjaga daya tahan dunia usaha dan langkah-langkah agar mereka tidak lakukan PHK. Ini tidak mudah," ujarnya.