Pemerintah merevisi Daftar negatif investasi (DNI) di sejumlah sektor demi mengundang investor asing.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto memastikan sejumlah industri akan mengalami relaksasi dan masuk dalam revisi DNI yang sedang disiapkan pemerintah.
"Banyak sekali, ini daftarnya panjang," kata Airlangga saat ditemui seusai rapat koordinasi membahas revisi DNI di Gedung Kemenko Perekonomian, di Jakarta, Selasa (13/11).
Airlangga mengatakan sejumlah industri yang bisa mendapatkan peluang masuknya modal dari luar antara lain industri manufaktur, karet serta hasil tembakau.
"Industri rokok kita buat relaksasi, agar industri menengah bisa naik kelas, karena yang menengah sekarang terlalu kecil, tidak bisa naik kelas," ujarnya.
Meski demikian, ia tidak memaparkan sektor industri lainnya yang bisa memperoleh relaksasi, karena semua masih dalam tahapan finalisasi.
Selain di sektor perindustrian, relaksasi untuk mendorong investasi tersebut juga akan dilakukan di sektor jasa transportasi yang saat ini sedang tumbuh pesat.
Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi mengatakan salah satu usulan relaksasi adalah adanya keterbukaan bandara udara atau pelabuhan laut.
Namun, usulan untuk peningkatan modal asing dari sebanyak 49% pada dua obyek vital jasa transportasi tersebut, masih dalam tahapan pembahasan, karena menurut Undang-Undang tidak dimungkinkan.
"Kalau dikuasai asing, nanti misalnya kita perlu untuk kebutuhan mendesak, seperti bencana atau persoalan keamanan, dapat menjadi riskan," kata Cris.
Selain itu, usulan lainnya dalam sektor jasa transportasi adalah kemungkinan adanya peningkatan peran kepemilikan asing dalam jasa angkutan multimoda.
"Itu kan diatur juga 49% tapi nanti kita kaji apakah memungkinkan masih diberikan lebih dari itu," ujarnya.
Menurut rencana, finalisasi draf revisi DNI yang bertujuan untuk menggairahkan kinerja investasi, yang sempat lesu pada triwulan III-2018, akan dimatangkan pada Jumat (16/11).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan revisi DNI akan dilakukan sepekan. Revisi ini sepaket dengan upaya pemerintah mengundang modal masuk dan memperbaiki neraca pembayaran.
Dalam revisi DNI, berbagai sektor akan diberikan kepada investor asing guna mengundang arus modal masuk, di antaranya sektor perdagangan, komunikasi maupun pendidikan dan kebudayaan serta berbagai bidang lainnya.
Contohnya di bidang perdagangan, yang akan dibuka 100% sepenuhnya atau dikeluarkan dari DNI, adalah jasa distributor yang tidak terafiliasi dengan produksi, seperti diler penjualan produk otomotif, dari sebelumnya hanya dibuka sebanyak 67%.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menambahkan revisi DNI, relaksasi dalam bidang pajak atau menahan devisa hasil ekspor merupakan insentif untuk memudahkan masuknya investasi maupun modal dan keuangan.
Menurut dia, perbaikan kinerja investasi yang belum tumbuh optimal dibutuhkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus untuk memperbaiki neraca pembayaran dan menekan defisit transaksi berjalan.
"Kita sangat butuh aliran devisa untuk masuk, jadi kondisi tetap mendesak, meskipun dollar AS sempat reda. Kita harus waspada dan terus progresif, karena suatu saat akan kembali tekanan itu pada rupiah," kata Thomas.
Kinerja investasi yang dicatat oleh BKPM juga belum memperlihatkan realisasi yang menggembirakan pada triwulan III-2018, karena turun 1,6% dibandingkan periode sama tahun lalu, karena implementasi kebijakan yang belum optimal. (Ant).
