Dalih Pemkab Kulon Progo soal kemiskinan: Warga hidup sederhana

Angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mencapai 81.140 jiwa (18,38%). Pemerintah setempat mengklaim, ini terjadi karena warganya cenderung hidup sederhana daripada belanja berlebihan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Astungkara di Kulon Progo, Minggu mengatakan berbicara kemiskinan adalah indikator. Karena indikator yang digunakan untuk acuan masih menggunakan data dari Badan Pusat Statistik, maka kemiskinan di Kulon Progo akan tetap tertinggi.

"Gini rasio Kulon Progo antara 36 sampai 39. Hal ini sudah menggambarkan masyarakat Kulon Progo lebih memilih hidup sederhana dibandingkan masyarakat Kota Yogyakarta," ucap Sekretaris Daerah Kulon Progo, Astungkara, Minggu (26/12).

"Mereka dikatakan miskin tidak mempersoalkannya. Mereka makan nasi dan puasa sudah biasa," lanjutnya.

Menurut Astungkara, tingginya kemiskinan di Kulon Progo juga akibat pola pikir masyarakat yang lebih mudah dikatakan miskin daripada mampu. Dicontohkannya dengan masih meminta iuran BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah kabupaten (pemkab).

"Artinya, masyarakat lebih memilih dilabeli miskin. Kami tidak bisa berbuat banyak. Itu pilihan masyarakat," dalihnya, mengutip Antara.

Dia menerangkan, Pemerintah DIY meminta Pemkab Kulon Progo menurunkan angka kemiskinan dengan target 3%. Diakuinya, berat dan sulit terealisasi.

Astungkara mengklaim, angka kemiskinan di Kulon Progo sempat ditekan imbas proyek pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA). Namun, hanya menyusut di wilayah terdampak, Kecamatan Temon.

Saat ini, kemiskinan terbesar terjadi di Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap. Kilahnya, sumber daya alam (SDA) setempat terbatas.

"Untuk itu, kami mencoba menciptakan wisata. Tapi, kalau indikatornya masih seperti sekarang, disurvei tetap sama. Artinya, bantuan pangan nontunai (BPNT) hingga bantuan sosial tunai (BST) bisa menyebabkan penurunan drastis, tapi masyarakat tidak mau," tuturnya.

Hal tersebut juga menjadi dasar Pemkab Kulon Progo tidak melakukan program terobosan dalam penanganan kemiskinan. Kebijakannya masih serupa dari tahun-tahun sebelumnya.

"Yakni penanganan kemiskinan dengan program pendekatan kewilayahan, penumbuhan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang dilakukan bappeda sekarang, yakni memetakan kemiskinan setiap desa," tandas Astungkara.