Center of Reform on Economics (CORE) menilai bahwa manfaat ekonomi dari tradisi mudik di Indonesia hanya mampu bertahan sementara. Artinya, mudik belum mampu memberikan dampak yang lebih panjang dan berkelanjutan terhadap kegiatan investasi hingga ke daerah-daerah.
Padahal, setiap tahunnya pasokan uang tunai oleh Bank Indonesia (BI) terus mengalami peningkatan, yang artinya ada dampak ekonomi yang cukup besar dan muncul selama musim libur lebaran berlangsung.
"Pada 2019 jumlah uang tunai yang disiapkan oleh otoritas moneter mencapai Rp217 triliun, naik dari tahun lalu yang sebesar Rp188 triliun. Di mana perputaran uang yang terbesar justru terjadi di daerah-daerah tujuan mudik, tapi potensinya bersifat jangka pendek," ujar Direktur Eksekutif CORE Indonesia Hendri Saparini dalam keterangan resmi yang diterima Alinea.id, Jumat (14/6).
Untuk itu, Hendri mengimbau pemerintah terutama pemerintah daerah agar lebih progresif memanfaatkan tradisi tersebut.
"Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah dengan menyelenggarakan event-event investasi seperti 'Lebaran Investment Fair' yang menghimpun berbagai kalangan dengan berbagai latar belakang terutama pemoda dan pelaku usaha," tuturnya.
Beberapa hal yang dapat dilakukan lainnya ialah seperti mengembangkan industri lokal yang memiliki keunggulan komparatif berupa bahan baku, memberdayakan masyarakat yang memiliki keahlian yang berbasis budaya lokal, serta pengembangan industri kecil seperti peningkatan kualitas produksi oleh-oleh di daerah.
Pembangunan infrastruktur transportasi juga disoroti Hendri sebagai poin penting lainnya. Menurutnya, infrastruktur transportasi yang telah dibangun pemerintah selama ini masih perlu dievaluasi lebih lanjut agar dampak integrasi antar wilayah yang ditargetkan dapat tercapai optimal serta jangka panjang.
"Pembangunan ini perlu didukung oleh perencanaan yang terintegrasi antar pemangku kepentingan, sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam jangka panjang. Perencanaan terintegrasi tersebut mencakup penetapan prioritas pengembangan industri-industri tertentu sebagai contoh produksi komoditas perkebunan dan pertambangan," katanya.
Faktor optimisme dan kolaborasi juga disebutnya penting untuk dibangun mulai dari pemangku kepentingan baik pemerintah dan pelaku bisnis bahkan oleh masyarakat luas.
"Pemerintah yang tentunya berperan sebagai lokomotif untuk memperkuat partisipasi berbagai pemangku kepentingan dan mempercepat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas," ucapnya.
Senada dengan itu, Profesor Wihana Kirana Jaya menyebut konektivitas terseut mengharuskan adanya kepercayaan dari masyarakat.
"Salah satunya adalah regulasi mudik sebagai rule of the game, mulai dari pengaturan penggunaan moda transportasi, penetapan tarif, dan sebagainya," ujar Profesor Kirana.
Sedangkan, di sisi lain, pengamat transportasi Ellen Sophie Tangkudung menyebut perlunya penyeimbang antara pembangunan infrastruktur transportasi dalam bentuk hard infrastructure dengan perbaikan soft infrastructure.
"Dalam bentuk pengelolaan sistem transportasi serta memperkuat infrastruktur informasi dan komunikasi yang mendukung kegiatan transportasi (e-ticketing dan logistik)," kata Ellen.
Di samping itu, penegakan regulasi secara tegas juga perlu ditingkatkan, seperti menghilangkan penyalahgunaan rest area untuk menginap dan pembatasan jumlah penumpang moda transportasi umum seperti bus dan kapal laut agar tidak overload.
"Manajemen mudik juga perlu mengakomodasi arus orang dan arus barang secara berimbang mengingat keduanya merupakan bagian yang sama pentingnya seperti kebutuhan industri dan sektor perdagangan pada bahan baku yang bersifat kontinu," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah juga perlu mengantisipasi perkembangan inovasi model transortasi yang terus berkembang.
"Seperti model virtual logistics yang mengadopsi konsep ojek online agar dapat memberikan kepastian usaha bagi para investor," ucapnya.
