Rencana pembangunan proyek giant sea wall alias tanggul laut raksasa menemui sederet tantangan. Mulai dari anggaran yang fantastis hingga dampak ekologis, sosial, dan ekonomi.
Pengamat Maritim Captain Marcellus Hakeng mengatakan proyek ini memerlukan kajian matang karena dampaknya tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi.
Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta dan komunitas pesisir, harus ditingkatkan agar proyek ini benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi bangsa. Dengan potensi dampak yang multidimensi, dia mengingatkan transparansi dalam setiap tahap proyek harus menjadi prioritas utama pemerintah.
“Ini bukan hanya tentang membangun infrastruktur besar, tetapi juga tentang menjaga masa depan pesisir Indonesia,” katanya kepada Alinea.id, belum lama ini.
Menurut Marcellus, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah melaksanakan Kajian Lingkungan Strategis atau Strategic Environmental Assessment (SEA) secara menyeluruh. Proyek tersebut harus dipastikan tidak merusak keseimbangan ekologis di kawasan pesisir.
"Salah satu risiko utama dari tanggul laut adalah terganggunya proses alami sedimentasi dan aliran energi ekosistem pantai,” ujarnya.
Secara ekologi, tanggul laut yang bersifat statis memang efektif menahan dampak dinamis garis pantai seperti pergerakan sedimen dan gelombang besar. Namun, tanpa desain yang memperhitungkan pola aliran air dan habitat laut, tanggul bisa mengakibatkan kerusakan jangka panjang pada ekosistem pesisir.
Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya mengadopsi prinsip pembangunan hijau atau green infrastructure, di mana desain tanggul harus mengintegrasikan aspek-aspek ekologis agar dampak lingkungannya bisa diminimalkan.
Dari perspektif sosial, pembangunan tanggul laut dapat mengubah akses masyarakat pesisir terhadap laut. Nelayan tradisional yang selama ini bergantung pada laut bisa terdampak signifikan jika akses ke perairan terbatas.
"Pemerintah harus menyediakan jalur alternatif atau pintu masuk yang memadai agar aktivitas ekonomi mereka tidak terganggu,” lanjutnya.
Selain dampak ekologis dan sosial, isu krusial lainnya adalah pengaruh pembangunan tanggul laut terhadap jalur transportasi maritim. Dia menyebut keberadaan tanggul di sekitar jalur pelayaran utama atau pelabuhan bisa menjadi penghalang fisik bagi kapal besar jika tidak dilengkapi fasilitas navigasi yang memadai. “Ada risiko kapal besar kesulitan bermanuver, terutama jika pintu masuk pelabuhan atau kanal laut tidak dirancang dengan lebar dan kedalaman yang cukup,” ujarnya.
Namun, jika dirancang dengan baik, tanggul laut justru bisa menjadi pelindung alami bagi pelabuhan dari gelombang ekstrem dan banjir rob. Dengan stabilitas perairan yang lebih baik, efisiensi operasional transportasi laut dapat meningkat, serta risiko kerusakan pada kapal dan infrastruktur pelabuhan bisa diminimalkan.
Marcellus mengusulkan beberapa solusi agar proyek ini tidak menghambat transportasi laut. Yakni, desain kanal navigasi dengan lebar dan kedalaman yang memadai, pintu air otomatis yang memungkinkan kapal melintas dengan aman, serta pengembangan sistem manajemen lalu lintas laut berbasis teknologi untuk mengatur pergerakan kapal di sekitar tanggul.
"Jika proyek ini berhasil, tanggul laut dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar. Selain melindungi kawasan pemukiman dan pelabuhan dari bencana alam, tanggul juga dapat mendukung pengembangan kawasan industri strategis dan meningkatkan daya saing pelabuhan nasional," katanya.
Marcellus menekankan proyek ini harus dirancang untuk menjadi infrastruktur multifungsi. Selain sebagai pelindung pesisir, tanggul bisa dikembangkan sebagai kawasan komersial, pariwisata, dan bahkan pusat konservasi laut. Dengan pendekatan ini, proyek tidak hanya memberikan perlindungan dari risiko bencana, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Anggaran jumbo
Di sisi lain, proyek ini menghadirkan tantangan besar dalam hal pembiayaan. Dengan estimasi anggaran mencapai ratusan triliun, pemerintah disebut perlu memastikan proyek ini menghasilkan manfaat ekonomi yang sepadan dengan investasinya. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan skema public-private partnership (PPP). "Swasta turut serta dalam pendanaan dan pengelolaan infrastruktur," ujar Marcellus.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, proyek giant sea wall rencananya akan menggandeng pihak swasta dengan konsep PPP. Pemerintah akan melakukan sosialisasi terhadap proyek tersebut dalam mencari partner, baik dalam negeri maupun perusahaan asing. Adapun terkait kriterianya masih dalam proses pembahasan.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya mengatakan proyek tanggul laut ini bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi bagian dari agenda besar mewujudkan Indonesia Emas 2045, sebuah visi menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan berdaulat di tahun 2045. Infrastruktur akan menjadi tulang punggung utama dalam mencapai target-target tersebut.
"Kami punya niat untuk melanjutkan semua yang sudah baik tadi sekaligus juga membuat rencana road map untuk pembangunan mega infrastruktur yang memang berdampak untuk menyelamatkan masyarakat kita yang terancam tenggelam di pesisir utara Jakarta maupun Jawa misalnya,” katanya kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Proyek tanggul laut memiliki potensi besar dalam menjaga stabilitas kawasan pesisir, yang menjadi pusat berbagai aktivitas ekonomi strategis. Beberapa kawasan industri penting, pelabuhan utama, serta pusat permukiman padat penduduk berlokasi di daerah yang rentan terhadap kenaikan muka air laut.
Adapun, total anggaran untuk pembangunan tanggul laut raksasa di Pulau Jawa diperkirakan mencapai US$50 miliar. Nilai ini setara Rp809,5 triliun dengan asumsi kurs Rp16.190 per dolar Amerika Serikat (AS).
