Scroll ke atas untuk melanjutkan

Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap mengakomodir dana kelurahan sebesar Rp3 triliun dalam RAPBN 2020, untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan lembaga di tingkat kelurahan disamping dana desa. / Antara Foto

Bisnis

Kamis, 29 Agustus 2019 17:06

Dana kelurahan tetap masuk RAPBN 2020

Dana ini untuk mendorong peningkatan kualitas dan kinerja pemerintah daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap mengakomodir dana kelurahan sebesar Rp3 triliun dalam RAPBN 2020, untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan lembaga di tingkat kelurahan disamping dana desa.

Dia menjelaskan, besaran dananya sama dengan tahun 2019 dan dana kelurahan tersebut telah dimasukan dalam anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebesar Rp430,07 triliun.

"Tetap ada di RAPBN tahun 2020. Mungkin tidak dipresentasikan dalam pemaparan kita tapi sebetulnya ada. Sudah masuk dalam DAU," katanya saat Raker Asumsi Makro dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Kamis (29/8).

Dana kelurahan tersebut dikatakan akan dialokasikan untuk 8.221 kelurahan yang tersebar dalam 410 kabupaten kota yang ada di Indonesia.

Sri pun memaparkan, pemberian dana tersebut untuk mendorong pengalokasian berkualitas atau spending better pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kinerja yang lebih baik.

"Jadi dengan adanya alokasi dari anggaran dana alokasi khusus (DAK) dan DAU tersebut indikator keberhasilan daerah kelak adalah prestasi daerah," ujarnya.

Dia melanjutkan, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi tingkat daerah sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, pihaknya mendesain satu kebijakan yang mengakomodir kebutuhan yang berbeda antar lembaga.

"Kami tetap menjaga dan mendesain fiscal policy sesuai kebutuhan perekonomian dan kita juga akan mendesain fiscal policy sesuai kebutuhan lembaga yang bervariasi," tuturnya.

Pengalokasian dana kelurahan tersebut pun disambut baik oleh Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

Menurutnya, dana kelurahan akan berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan yang ada di kabupaten/kota. Ia mengatakan, gini rasio 2019 mengalami penurunan menjadi 0,382, atau turun 0,002 dari tahun lalu yang sebesar 0,384.

"Dana kelurahan yang disampaikan Menteri Keuangan akan sangat mendorong menurunkan ketimpangan di perkotaan," katanya.

Dengan demikian, ia pun memprediksi outlook gini rasio pada tahun 2020 akan turun lebih dalam di bawah 0,380 menjadi 0,378.

"Kita prediksi gini ratio outlook lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya menjadi 0,378," jelasnya.