Dapat pinjaman, Garuda diminta belajar dari kasus Emirsyah Satar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memanfaatkan anggaran secara maksimal dalam menjalankan roda bisnisnya. Terlebih, mendapat suntikan dana sebesar Rp8,5 triliun dari pemerintah.

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, berharap, skandal suap yang menjerat Emirsyah Satar, bekas Direktur Utama Garuda Indonesia, menjadi pelajaran dalam menjalankan bisnis perusahaan.

"Perlunya kecermatan yang tinggi menelaah kontrak bisnis dengan selalu menyertakan klausul antisuap di dalamnya," katanya kepada wartawan, Kamis (14/5).

Baginya, ketelitian dalam menyertakan ketentuan di kontrak kerja sama bertujuan mencegah praktik lancung oknum.

"Tanpa ketelitian menyertakan klausul antisuap di dalam kontrak bisnisnya, akan sangat menyulitkan upaya mengoreksi kontrak tersebut jika belakangan ditemukan adanya praktik corrupt berupa suap di dalamnya, seperti yang terjadi dengan kontrak pembelian pesawat dalam kasus eks dirut Garuda," terang Nawawi.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana menggelontorkan pinjaman sebesar Rp8,5 triliun kepada Garuda Indonesia. Bantuan ini masuk program pemulihan ekonomi nasional.