Kementerian Keuangan memperlebar defisit anggaran 2021 menjadi 5,7% atau naik dari semula yang sebesar 5,5%. Secara nominal, defisit anggaran pada 2021 menjadi Rp1.006,4 triliun dari asumsi sebelumnya sebesar Rp971,2 triliun.
Kenaikan itu masuk dalam postur sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang telah disepakati bersama antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan meningkatnya defisit anggaran tersebut disebabkan oleh tingginya belanja dibandingkan pendapatan negara.
"Terjadi kenaikan pembiayaan sebesar Rp35,2 triliun yang merupakan penyesuaian kenaikan defisit sebesar 0,2% dari 5,5% menjadi 5,7%," katanya dalam rapat dengan Banggar DPR via virtual, Jumat (11/9).
Dia menjelaskan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian pada 2020 yang lebih rendah dari asumsi awal, maka untuk baseline 2021 juga dilakukan penyesuaian. Pada postur anggaran di 2021, dilakukan perubahan pada porsi pendapatan negara yang turun sebesar Rp32,7 triliun dari semula Rp1.776,3 triliun pada RAPBN 2021, menjadi Rp1.743,6 triliun di postur sementara.
Porsi pendapatan negara yang diturunkan berasal dari pos pendapatan perpajakan yang berkurang Rp37,4 triliun dari Rp1.481,9 triliun pada RAPBN 2021, menjadi Rp1.444,5 di postur APBN 2021 sementara. Sedangkan untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBB) justru mengalami peningkatan target sebesar Rp4,7 triliun, dari semula Rp293,5 triliun,menjadi Rp298,2 pada postur sementara APBN 2021.
"Untuk PNBP SDA gas akan mengalami kenaikan Rp630 miliar, Domestic Market Obligation (DMO) akan mendapatkan kenaikan Rp130 miliar, dan PNBP dari kementerian dan lembaga akan naik Rp2 triliun dari Kemenkominfo, ini sudah confirm bapak menterinya," ujarnya.
Sementara itu, pada sisi belanja terjadi peningkatan sebesar Rp2,5 triliun dari semula Rp2.747,5 triliun pada RAPBN 2021, menjadi Rp2.750 triliun pada postur sementara APBN 2021.
Pada postur sementara APBN 2021 ini juga dimasukkan cadangan belanja bagi pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp15,8 triliun, yang semula pada RAPBN 2021 tidak dianggarkan.
Sri Mulyani pun menuturkan, kenaikan sisi belanja juga didorong oleh peningkatan subsidi energi Rp2,4 triliun yang disebabkan adanya penambahan volume listrik dari 7 juta metrik ton menjadi 7,5 juta metrik ton.
Adapun, untuk mencukupi pembiayaan defisit yang melebar sebesar Rp35,2 triliun tersebut akan ditambal dengan penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp34,9 triliun, penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) 2020 Rp15,8 triliun, dan cadangan pembiayaan Rp15,4 triliun.
