Defisit neraca berjalan jadi PR terbesar pemerintah

Pembengkakan defisit neraca transaksi berjalan diproyeksi menjadi pekerjaan rumah (PR) terbesar pemerintah pada periode 2018-2019.

Bahkan, Lembaga moneter internasional (International Monetary Fund/IMF) telah memperkirakan defisit neraca transaksi berjalan bakal membengkak menjadi 2,4% pada tahun ini dari sebelumnya 1,7% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Direktur Group Surveillans dan Stabilitas Sistem Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Doddy Ariefianto, menilai defisit transaksi berjalan akan menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

Dia menjelaskan, stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah seperti pemangkasan pajak, jaminan sosial, hingga subsidi, dinilai tidak dapat membantu banyak terhadap kondisi itu. 

"Kebijakan-kebijakan populis biasanya tidak terlalu diapresiasi oleh pasar," jelas Doddy di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (17/10).

Menurutnya, negara harus memperhatikan pelaku pasar lantaran investor adalah sumber dollar Amerika Serikat yang dibutuhkan oleh negara.

Senada, Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee mengatakan, defisit transaksi berjalan akan mempengaruhi neraca pembayaran yang nantinya berdampak pada nilai tukar rupiah. 

"Sedangkan terjadi migrasi dana keluar dari emerging market, lalu neraca berjalan kita defisit, jadi pemerintah harus menekan defisit neraca berjalan ini agar terkendali dengan cukup baik," kata dia.

Dalam laporan yang bertajuk Regional Economic Outlook: Asia dan Pasific, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada rentang 5,1% pada 2018-2019. 

Menanggapi hal ini, Doddy tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut dia, koreksi pertumbuhan ekonomi dari 5,3% ke 5,1% bukanlah hal yang signifikan.

"Ya, memang harus kita akui faktor-faktor yang ada sekarang ini cenderung memberatkan ekonomi. Apalagi tahun depan adalah tahun politik, biasanya pengusaha agak ngerem (ekspansi)," lanjut Doddy. 

Melihat kondisi ketidakjelasan global yang mengemuka dalam beberapa bulan terakhir, seperti kenaikan suku bunga The Fed, hingga perang dagang, baginya pertumbuhan 5,1% sudah terbilang memuaskan.

Menurut dia, yang justru menjadi isu utama adalah pencapaian kapasitas pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni sebesar 6,1%.

"Itu seharusnya jadi pekerjaan rumah dan pemikiran bersama, kalau short term, ya harus realistis dengan kondisi sekarang yang ada masalah defisit neraca berjalan. Itu menunjukkan adanya masalah fundamental di Indonesia," jelas Doddy. 

Setelah mengatasi kondisi defisit neraca berjalan, lanjut Doddy, baru pemerintah dapat memikirkan perubahan struktur ekonomi jangka panjang. Tujuannya, mempersiapkan ekonomi Indonesia untuk segera masuk kepada pertumbuhan kapasitasnya.