Gejala deindustrialisasi prematur semakin tampak dihadapi Indonesia. Hilirisasi dan industrialisasi yang menjadi kebanggaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih jauh panggang dari api.
Gejala deindustrialisasi dini atau turunnya kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mulai terlihat sejak tahun 2002. Namun, laju penurunan itu semakin cepat terjadi sejak tahun 2009.
Pada 2008, porsi industri pengolahan terhadap PDB nasional masih 27,8%. Pada 2010, kontribusinya mulai turun ke 22%. Saat pandemi Covid-19, semakin mengecil ke 19,8% dan semakin turun pada tahun berikutnya.
Padat modal tak padat karya
Sejatinya, sektor ini termasuk padat modal. Realisasi investasi industri pengolahan tercatat naik di sepanjang 2023, menjadi Rp596,3 triliun dari sebelumnya Rp497,7 triliun. Investasi sektor pengolahan ini berkontribusi hingga 42% dari total realisasi investasi 2023 yang sebesar Rp1.418 triliun.
Meski investasi tinggi, namun tak sanggup menyerap banyak tenaga kerja. Serapan tenaga kerja di sektor pengolahan justru terus tergerus dari tahun ke tahun. Pada Agustus tahun lalu, jumlah tenaga kerja di industri manufaktur hanya sebanyak 13,83 juta orang, turun dari periode yang sama di tahun 2022, yang sebesar 14,17 juta tenaga kerja. Jumlah itu juga mengalami penurunan tajam dari serapan tenaga kerja pada 2021, yang mencapai 18,64 juta orang.
Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky bilang, serapan tenaga kerja yang tidak sejalan dengan pertumbuhan investasi membuat produktivitas industri pengolahan di era pemerintahan Jokowi tidak cukup baik.
“Meskipun pada kelima masa pemerintahan telah terjadi peningkatan produktivitas, terdapat penurunan yang signifikan pada tahun pertama periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi akibat pandemi Covid-19,” katanya, kepada Alinea.id, Senin (12/2).
Pada 2020, serapan tenaga kerja di sektor manufaktur tercatat anjlok hingga 2 juta orang, menjadi 17,4 juta tenaga kerja, dari di tahun 2019 yang sebanyak 19,14 juta orang. Pada saat itu, pertumbuhan industri pengolahan pun tertekan hingga minus 2,52%.
Tidak produktifnya industri pengolahan di masa pemerintahan Presiden Jokowi juga terlihat dari data yang dirilis Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tentang nilai tambah manufaktur sebagai porsi dari produksi. Di mana sejak mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjabat pada tahun 2014, rata-rata nilai tambah manufaktur adalah sekitar 39,12% hingga tahun 2020.
Capaian ini jauh lebih rendah dari rata-rata nilai tambah manufaktur selama masa pemerintahan Presiden Megawati yang sebesar 43,94% dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sebesar 41,64%.
“Meskipun sering digaungkan, upaya reindustrialisasi selama pemerintahan Presiden Jokowi, nilai tambah industri manufaktur, khususnya dari sisi ketenagakerjaan masih belum tecermin,” imbuh Riefky.
Pengangguran bertambah
Gejala deindustrialisasi juga tampak pada pengurangan tenaga kerja yang terjadi terus-terusan hingga jumlah pengangguran yang belum terserap pasar tenaga kerja.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Agustus 2023 jumlah pengangguran terbuka masih sebesar 7,86 juta orang. Angka tersebut naik dari posisi Agustus 2019 yang hanya sebanyak 7,05 juta orang.
“Tenaga kerja sebenarnya juga challenge yang juga besar, karena ada dua data yang menurut saya tidak bergerak secara paralel. Jadi tingkat investasi BKPM (Badan Koordinasi Pasar Modal) targetnya selalu tercapai, bahkan lebih. Tapi tingkat pengangguran turunnya dikit-dikit,” kata Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto, saat dihubungi Alinea.id, Senin (12/2).
Dia menyebut deindustrialisasi terjadi lantaran program hilirisasi ugal-ugalan, khususnya di sektor tambang. Meskipun fokus hilirisasi tidak hanya di sektor tambang saja, namun pemerintah mulai menggarap industri ekstraktif dari sektor tambang, yakni dengan mengolah nikel, bauksit dan bahan tambang lainnya menjadi produk jadi atau setengah jadi.
Hilirisasi di sektor tambang, lanjut Eko, memiliki sifat padat modal alih-alih padat karya. “Hilirisasi itu sendiri sebenarnya intensif modal. Karena kan dari ekstraktif yang hanya ngeruk, terus kemudian dibikin sesuatu yang bernilai tinggi. Kalau dibikin itu kan pasti butuh teknologi atau orang yang ahli di situ,” imbuhnya.
Garap sektor agro
Dengan kondisi ini, Eko pun berharap agar pemerintah segera serius menggarap hilirisasi di sektor agro atau pertanian dan perkebunan, serta sektor maritim. Sebab, di samping memiliki banyak subsektor, baik agro maupun maritim juga membutuhkan banyak tenaga kerja.
Meski begitu, korporasi besar yang dijadikan leading atau pemimpin program, harus dapat menggandeng erat pertanian, perkebunan, dan usaha maritim yang berbasis rakyat.
“Yang sudah berjalan sawit, tapi kan belum besar. itu lebih memungkinkan, karena kalau agro, seperti tanaman holtikultura dan tanaman perkebunan, banyak juga itu yang bisa digandeng, bermitra dengan usaha besar untuk membuka hilirisasi di agro,” jelas Eko.
Pada saat yang sama, tuturnya, untuk mengolah hasil agro dan maritim menjadi produk turununan, baik pemerintah maupun pengusaha juga harus melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini perlu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah produk saja, melainkan juga meningkatkan tingkat keterserapan tenaga kerja di sektor pengolahan.
Selain itu, pemerintah harus berbenah untuk menurunkan tingkat inefisiensi di industri pengolahan yang masih tinggi. Eko bilang, tidak efisiennya industri pengolahan nasional tercermin dari rasio modal-output incremental atau incremental capital-output ratio (ICOR) investasi yang sejak Presiden Jokowi menjabat pada 2014 masih di kisaran 5% menjadi di angka 8,16% pada 2022.
Padahal, di masa pemerintahan SBY rasio ICOR Indonesia rata-rata mencapai 4,18%. “Ini membuat daya saing kita di industri kalah. Misal waktu ngirim logistik, itu biayanya masih mahal, listrik harga industri juga tidak semurah negara lain, atau gas. Sehingga komponen yang lebih mahal itu mengungkit daya saing industri,” tukas Eko.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengeklaim industri pengolahan Tanah Air tetap tumbuh di tengah melemahnya kondisi perekonomian dunia.
"Industri pengolahan tetap tumbuh dan berhasil lepas dari krisis yang terjadi pada 2023. Tentunya ini merupakan kerja keras dan resiliensi sektor industri manufaktur Indonesia,” kata Agus, dalam keterangan resminya yang diterima Alinea.id, Senin (12/2).
Hal itu terlihat dari Indeks manufaktur Indonesia (Prompt Manufacturing Index/PMI) Bank Indonesia (BI) pada kuartal IV-2023 yang mencapai 51,20% atau masih berada di zona ekspansif. Adapun kapasitas produksi terpakai pada industri pengolahan tercatat naik dari 71,49% di kuartal IV-2022, menjadi 73,91% di akhir tahun kemarin.
