Demi turunkan harga beras premium, pemerintah impor beras

Harga beras kualitas medium di beberapa daerah ternyata masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp 9.450 per kilogram. Salah satu strategi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah melakukan impor beras. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, impor beras dilakukan lantaran panen yang terjadi di Indonesia tidak terjadi secara merata. "Puncak panen agak menyebar. Di Maret ada, April ada, dan Mei juga ada," jelas Darmin, Kamis (21/6) di Jakarta. 

Akibatnya, klaim Darmin, pemerintah tidak bisa melakukan penumpukan stok beras secara besar-besaran. Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan untuk mengurangi harga beras adalah dengan melakukan operasi pasar dari beras yang sebelumnya telah diimpor. Terlebih di bulan puasa lalu, volume atau ketersediaan beras tidak terlalu banyak.  

"Kami minta volume ketersediaan beras diperbesar," terang Darmin. 

Namun, pemerintah belum menyebut volume beras yang akan diimpor. 

Sementara itu, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, penerapaan HET tidak efektif untuk menstabilkan harga pangan. Peneliti CIPS Novani Karina Saputri mengatakan salah satu kelemahan kebijakan harga eceran tertentu adalah tidak dihitungnya biaya tambahan seperti biaya transportasi dan biaya tenaga kerja dalam penetapannya. 

"Pemerintah dinilai perlu menyederhanakan rantai distribusi beras yang panjang di sepanjang wilayah Nusantara sebelum menerapkan kebijakan seperti harga eceran tertinggi," ujarnya seperti dilansir Antara. 

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Karyawan Gunarso sebelumnya mengatakan, merujuk data Februari hingga April 2018, pengadaan Perum Bulog terus mengalami peningkatan sejalan dengan musim panen.

Realisasi pengadaan hingga 5 Juni 2018 mencapai 1.515.850 ton setara beras. Sedangkan realisasi penyaluran bansos rastra hingga 5 Juni 2018 telah mencapai 671.000 ton atau 90,52% dari Surat Perintah Penyaluran per Juni 2018. 

Bulog mengombinasikan program penugasan pemerintah dan aktivitas komersial, serta melakukan intervensi pasar pangan non beras. Kombinasi kegiatan ini dilakukan dengan penjagaan stok beras hingga1,5 juta ton, serta memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga kestabilan harga beras medium dan CBP. Selain itu, Bulog juga memasok langsung ke pasar secara langsung, melalui pengecer, Rumah Pangan Kita (RPK), distributor, serta optimalisasi jaringan distribusi pangan yang dikelola program sinergi BUMN. 

Strategi tersebut diyakini menarik turun rata-rata harga beras nasional melalui penyaluran secara keberlanjutan dengan harga maksimal mengacu HET. Intervensi ini diharapkan dapat masuk dalam pencatatan BPS di seluruh Indonesia yang memiliki jaringan distribusi sampai dengan level ritel, sehingga secara umum membangun kepercayaan diri publik terhadap intervensi pemerintah.