Digitalisasi jadi andalan Erick Thohir distribusikan solar bersubsidi

Menteri BUMN, Erick Thohir memastikan, kuota solar bersubsidi untuk nelayan di 2023 yang dijatah 3,4 juta kilo liter (KL), akan tersalurkan ke nelayan tepat sasaran. Ini ia sampaikan saat menghadiri acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama serta Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan PT Pertamina Patra Niaga pada Kamis (2/2).

"Pemerintah pasti menjaga dan memaksimalkan kuota yang sudah diberikan. Tidak mungkin pemerintah tak memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan. Tentunya harus tepat sasaran," kata Erick dalam pemaparannya, Kamis (2/2).

Untuk merealisasikan penyaluran subsidi BBM bagi nelayan tepat sasaran, maka program tersebut memerlukan data yang sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Kadang-kadang kami sudah mengalokasikan sesuai kesepakatan kuota yang ditentukan ke titik-titik mana saja. Tetapi apakah itu semua mengalir dengan sesuai? Atau malah mengalir ke oknum-oknum tertentu? Nah ini yang harus kami jaga. Jangan sampai programnya sudah bagus, tetapi implementasinya tidak maksimal,” tutur Erick.

Lebih lanjut, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan, agar pasokan BBM solar subsidi tersalurkan tepat sasaran, maka pihaknya sudah memastikan pasokan solar di tahun ini terjaga. Selain itu, aksesibilitas nelayan terhadap BBM subsidi tersebut bisa terpenuhi sesuai zonasi yang ditentukan KKP.

"Kam memastikan bahwa lokasi-lokasi ini lebih tepat sehingga aksesibilitas bagi nelayan ini juga bisa terjamin. Tahun ini kami targetkan 30 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) baru. Total yang sudah beroperasi hari ini di SPBU khusus nelayan adalah 387. Kami akan tambah lagi minimal 30 di tahun ini, dan dengan zonasi, kami pastikan ini akan terakses oleh nelayan," ucap Nicke.

Berkaitan dengan zonasi, KKP membagi menjadi enam zonasi di seluruh Indonesia dengan setiap zona memiliki klaster. Pada setiap zona, maksimal akan ada lima pelabuhan. Pada praktiknya, dalam pembelian BBM subsidi bagi nelayan ini akan menggunakan QR Code di platform My Pertamina.

Nicke menyebutkan harga solar per subsidi ditetapkan senilai Rp6.500 per liter untuk seluruh SPBU.

"Selain itu, kami juga harus memastikan bahwa BBM subsidi ini dinikmati oleh pihak yang tepat dengan data-data dari KKP. Data-data dari operasional nelayan juga ingin kami pastikan per nama untuk setiap nelayan adalah benar dan juga jenis kapalnya juga sesuai dengan peruntukannya. Dengan digitalisasi ini, kami pastikan bahwa subsidi tepat sasaran," ujar Nicke.