Warga Ulujami, Jakarta Selatan, mengikuti pelatihan digitalisasi UMKM. Harapannya, usaha dapat berkembang hingga mampu ekspansi skala nasional.
Produsen pasmina dan kerudung, Lea, misalnya. Ia bercita-cita pasar produk rumahannya lebih luas setelah memahami cara berbisnis di niaga elektronik (e-commerce).
Demikian pula dengan pelaku UMKM lainnya, Munaroh. Sebelumnya, sekalipun sudah mengenal dunia digital, ia masih terkendala untuk melakukan ekspansi bisnis.
"Nah, yang bikin bingung itu buat bikin cakep, gitu," katanya saat pelatihan UMKM di Universitas Budi Luhur, Jakarta, pada Sabtu (3/2).
Butuh peran pemerintah
Pengurus Bidang 4 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Antonius Hartanto, menyatakan, kendala yang dihadapi para pelaku UMKM dalam memperluas pasar perlu penyelerasan dari pusat hingga akar rumput.
Menurutnya, pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM harus mewadahi pemasaran digital para pelaku UMKM. Pun demikian dengan tantangan permodalan.
"Siapa pun presiden yang terpilih harus memikirkan pelaku UMKM, jangan wacana saja," ucapnya kepada Alinea.id.
Ia menyarankan adanya kredit usaha rakyat (KUR) tanpa agunan untuk membantu permodalan UMKM. Baginya, perbankan juga harus membuat program perkreditan yang tidak mempersulit masyarakat kecil sekalipun dilakukan secara selektif.
"Aturan juga harus meringakan, ya, dalam hal ini, permodalan," jelasnya.
Antonius meyakini para pelaku UMKM di akar rumput akan berdikari bahkan Indonesia terlepas dari jerat kemiskinan jika pemerintah turut berperan aktif dalam isu ini.