DP kredit motor turun berdampak buruk

Kebijakan Bank Indonesia (BI) menurunkan uang muka kredit (down payment/DP) sepeda motor tidak melihat dampak negatif yang dialami negara dan masyarakat.

BI menurunkan uang muka kredit kendaraan bermotor yang masuk dalam skema pelonggaran Loan to Value (LTV) sebagai langkah untuk mendorong kemampuan kredit masyarakat. Namun, hal itu dinilai tidak adil karena hanya melihat dari sisi ekonominya saja. 

Pengamat transportasi Darmaningtyas mengatakan kebijakan BI berlawanan dengan kebijakan pemerintah untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum. 

"Pemerintah itu kan saat ini sedang mengalami masalah besar dengan meningkatnya impor BBM, nah kalau kemudian BI bikin keputusan yang mempermudah kredit sepeda motor berarti kebijakan BI ini tidak konsisten atau in line dengan kebijakan pemerintah untuk menekan penggunaan BBM," kata Darmaningtyas saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Jumat (20/9).

Menurut dia, diturunkannya DP kredit motor justru akan berdampak negatif pada berbagai hal. Seperti, tingginya penggunaan BBM yang menyebabkan impor berlebihan, meningkatnya kemacetan, dan juga angka kecelakaan yang sulit ditekan. 

Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat transportasi Djoko Setijowarno. Menurutnya, BI hanya melihat kepentingannya sendiri tetapi tidak perduli dengan dampak yang akan terjadi di masyarakat. 

"Melihatnya masih satu sisi, modalnya biar cepet laris, selalu begitu BI dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Padahal dengan begitu angka kecelakaan juga pasti akan tinggi lagi, banyak yang mati di sepeda motor itu, dan itu tidak pernah jadi pertimbangan mereka, mereka hanya lihat income," kata Djoko saat dihubungi terpisah.

"Cenderung dukung orang untuk gunakan kendaraan pribadi, kalau kendaraan pribadi makin banyak ya negara itu rugi sebenarnya, karena pengeluaran BBM-nya akan tinggi," kata dia menambahkan.

Menurutnya, dalam hal ini Presiden Joko Widodo harus turun tangan terutama untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Hal itu karena pemerintah juga nantinya yang akan mengalami dampaknya terutama lonjakan impor BBM.

"Ya aturan itu harus dihilangkan karena dampaknya kecelakaan sepeda motor itu paling tinggi di Indonesia, 80% itu korbannya sepeda motor, masa kita biarkan," jelasnya. 

Djoko menjelaskanya untuk meningkatkan daya beli masyarakat tidak harus dengan menurunkan DP sepeda motor.

"Sepertiga BBM kita itu penggunaan kendaraan, tahun 2012 konsumsi BBM sepeda motor itu 40%, dan 53% itu kendaraan pribadi, angkutan umum cuma 3%, angkutan udara 4%, itu data 2012 dari menteri ESDM, saya masih punya datanya. Sekarang lebih tinggi lagi, kan 2012 pengguna motor masih banyak, ya kan sekarang makin bannyak berarti kan lebih tinggi dong logikanya," ujarnya.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan & #GairahkanEkonomi di tengah kondisi global yg tak stabil, BI menyempurnakan ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) & Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Syariah, serta Loan To Value (LTV) & Financing To Value (FTV). #BInfo pic.twitter.com/dKJ9CsCwhw

— Bank Indonesia (@bank_indonesia) September 20, 2019