DPD minta pemerintah pangkas anggaran infrastruktur

Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, meminta pemerintah mengurangi atau menunda anggaran untuk infrastruktur. Dana tersebut dinilai sebaiknya dialihkan guna penanganan pandemi Covid-19.

Dirinya mengakui, pembangunan infrastruktur penting. Namun, pemerintah mesti fokus memulihkan berbagai sektor yang terdampak Covid-19, seperti kesehatan dan perekonomian.

"Untuk saat ini, yang sangat diperlukan adalah pemulihan di berbagai sektor, seperti kesehatan dan ekonomi, perlindungan sosial, UMKM, ataupun insentif usaha," katanya dalam keterangannya, Rabu (18/8).

Berdasarkan keterangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp417,8 triliun pada 2021. Sedangkan dalam pidato APBN 2022 beserta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, rencana anggaran infrastruktur Rp384,8 triliun.

Menurut La Nyalla, perekonomian mikro kini lebih memerlukan konsentrasi baik secara kebijakan maupun secara anggaran mengingat kontraksi semakin dalam. "Harus segera dilakukan percepatan melalui berbagai kebijakan untuk menghindari resesi atau depresi ekonomi."

"Dengan menunda sementara waktu pembangunan infrastruktur, besaran anggaran yang sudah ditetapkan bisa dialihkan untuk sektor-sektor skala prioritas," imbuh bekas Ketua Umum PSSI itu.

Dirinya pun berharap, pemerintah fokus pada salah satu sasaran dalam menanggulangi wabah dengan pemenuhan fasilitas kesehatan (faskes), obat-obatan, dan vaksinasi. Jika pengendalian wabah teratasi, lanjutnya, langkah selanjutnya pemulihan ekonomi sektor-sektor vital dan mikro agar bergerak perlahan.

La Nyalla juga menyadari, tidak bisa 100% anggaran infrastruktur dialihkan sepenuhnya untuk PEN. Pangkalnya, akan berdampak terhadap progres proyek strategis nasional.

"Semuanya memerlukan anggaran yang cukup. Saya kira, infrastruktur yang tidak terlalu prioritas bisa dipotong anggarannya untuk kepentingan pandemi," tandasnya.