DPR apresiasi pemerintah tunda pembatasan BBM subsidi

DPR mengapresiasi langkah pemerintah menunda memberlakukan pembatasan BBM subsidi yang menuai polemik di tengah masyarakat awal Oktober 2024 ini.

“Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah, yang belum memberlakukan pembatasan BBM subsidi,” kata anggota DPR RI Fraksi PAN periode 2024-2029 Eddy Soeparno, kepada wartawan, Selasa (1/10).

Menurutnya, pemerintah seharusnya mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Memang yang dilakukan saat ini, adalah bagaimana kita menjaga daya beli masyarakat kuat. Sehingga  dengan adanya pembatasan BBM, akan memberatkan masyarakat dan akan menurunkan daya belinya,” katanya.

“Apalagi nanti kita antisipasi di Januari 2025 akan diberlakukan PPN 12%,” sambungnya.

Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini mengatakan, pemerintah telah mengambil langkah terbaik untuk tidak memberlakukan kebijakan pembatasan BBM subsidi saat ini, dan meminta agar ketika membuat kebijakan yang dapat dikooordinasikan dengan DPR RI.

“Jadi saya kira ini sebuah langkah yang baik yang dilakukan pemerintah, dan kalaupun kedepannya akan ada kebijakan yang akan memberikan BBM secara tepat sasaran, terutama BBM subsidi tepat sasaran,” ujarnya.

“Kami usul agar kebijakan itu dikomunikasikan secara jelas jernih dan memberikan waktu sosialisasi sebelum pemberlakuan itu betul-betul efektif,” pungkasnya.