DPR dorong kesiapan infrastruktur mudik

Dengan prediksi lonjakan pemudik mencapai 146 juta orang pada Lebaran 2025, kesiapan infrastruktur dan transportasi menjadi fokus utama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Komisi V, Andi Iwan Darmawan Aras, menegaskan pemerintah harus memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan masyarakat selama arus mudik.

“Libur Idulfitri semakin dekat. Beberapa masyarakat mungkin sudah mulai mudik akhir pekan ini. Oleh karena itu, kementerian, lembaga, dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terkait harus memastikan kesiapan infrastruktur, moda transportasi, serta fasilitas pendukung lainnya,” ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (21/3).

Pemerintah telah menyatakan jalan tol sepanjang 3.020,5 km (kilometer) dan jalan nasional sepanjang 47.604,34 km siap digunakan. Bahkan, 95,22% jalan nasional lintas utama diklaim layak untuk dilewati. Iwan meminta agar proyek infrastruktur yang tersisa dapat diselesaikan sebelum puncak arus mudik tiba.

Selain kondisi jalan, ia juga menyoroti pentingnya sistem drainase untuk mencegah genangan air yang bisa mengganggu perjalanan pemudik. Pengawasan terhadap truk Over Dimension Over Load (ODOL) juga menjadi perhatian khusus, agar kelancaran dan keselamatan pemudik tetap terjaga.

“Pembatasan truk ODOL sangat penting untuk menjaga lalu lintas tetap lancar dan mengurangi risiko kecelakaan,” tegasnya.

Selain infrastruktur jalan, rest area di jalur tol juga menjadi perhatian. Iwan meminta agar rest area memiliki fasilitas yang memadai, seperti toilet bersih, stasiun pengisian bahan bakar (SPBU), dan layanan kesehatan.

“Pemerintah perlu menambah jumlah rest area dan mengatur arus kendaraan agar tidak terjadi penumpukan yang berpotensi menimbulkan kemacetan,” ujarnya.

Dengan persiapan yang matang, diharapkan arus mudik tahun ini dapat berjalan lebih lancar dan nyaman bagi seluruh masyarakat.