Komisi VI DPR mendukung pelepasan BUMN berpenghasilan di bawah Rp50 miliar

Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina menyampaikan, dalam melaksanakan rencana Initial Public Offering  (IPO) dan right issue BUMN 2021-2022, Kementerian BUMN harus memperhatikan secara serius waktu dan kondisi yang tepat, termasuk mempertimbangkan BUMN yang masih memiliki prospek yang baik.

"Kami di Komisi VI menekankan agar Kementerian BUMN dapat memaparkan dengan rinci dan detail rencana strategis terkait masing-masing IPO sebelum pelaksanaannya. Salah satu persoalan dalam BUMN terkait IPO adalah mekanisme pelepasan sahamnya. Dalam RUU BUMN yang sedang digodok di DPR, pelepasan saham yang tidak mengakibatkan privatisasi tidak perlu mendapat persetujuan DPR," ujar Nevi seperti dilansir dari dpr.go.id, Sabtu (4/12).

Dengan krusialnya pelaksanaan IPO oleh perusahaan pelat merah ini, Kementerian BUMN mesti mampu memperhitungkan dengan baik pelaksanaan IPO dan right issue, sehingga menarik dan mendapat dukungan maksimal dari publik maupun investor, serta menghasilkan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi perusahaan milik negara ini.

Nevi juga memaparkan salah satu hasil keputusan rapat di Komisi VI adalah, Kementerian BUMN dapat dengan segera memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai BUMN yang sudah go public, namun belum memiliki kinerja optimal. Selain itu, Kementerian BUMN diminta melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja perusahaan setidaknya setahun setelah IPO dilakukan.

"Saat ini, Komisi VI telah mendukung Kementerian BUMN untuk melepaskan perusahaan dan anak perusahaan BUMN dengan penghasilan di bawah Rp50 miliar kepada pengusaha nasional. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian BUMN mesti segera melakukan pemaparan dan penjelasan kepada Komisi VI terkait dukungan yang sudah diberikan," ujar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.

Legislator asal Sumatera Barat ini juga mengatakan, masih ada pola komunikasi antara Kementerian BUMN dengan DPR yang perlu diperbaiki, terutama pada pengelolaan BUMN yang mendapat sorotan publik. Ia menjelaskan, untuk menghindari polemik di tengah masyarakat, pengelolaan BUMN mesti jelas dan transparan karena perusahaan ini milik negara yang mesti dioptimalkan untuk melayani kepentingan rakyat banyak.

"Saya mengingatkan betul, bahwa proses right issue yang dilakukan di 2021, harus mengantisipasi adanya saham negara yang terdilusi akibat proses ini. Di kemudian hari, Kementerian BUMN harus melakukan berbagai skenario untuk melindungi saham negara," tutup Nevi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menegaskan, peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agent of development beserta seluruh anak perusahaannya menjadi sangat vital.

“Diharapkan seluruh BUMN mampu menjadi motor penggerak serta berkontribusi secara aktif dalam program pemulihan ekonomi nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintah," ungkap Martin.