DPR sebut harga tiket pesawat masih mahal

DPR sebut harga tiket pesawat masih mahal

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta segera mencari cara untuk menekan tingginya harga tiket pesawat. Sekalipun sudah mengalami penurunan dibandingkan 2-4 bulan lalu, tetapi harga tiket dinilai masih mahal.

"Tiket pesawat ini dikeluhkan, Pak. Memang saat ini cenderung lebih menurun dibandingkan beberapa bulan yang lalu, tetapi masih dalam tiket dengan harga yang tinggi," ucap anggota Komisi V DPR, Sudewo, saat rapat kerja (raker) dengan Kemenhub, Selasa (13/9).

Sudewo Anggota Komisi V DPR RI memberikan tanggapan kepada Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara yang dikala itu melakukan rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI.

Mahalnya harga tiket pesawat, menurut politikus Partai Gerindra ini, akan menghambat mobilitas orang dan barang. "Itu pasti memberikan dampak perekonomian di sana."

Sudewo mengingatkan, masalah tersebut juga bakal mengganggu realisasi target sektor pariwisata. Pangkalnya, transportasi udara menjadi salah satu komponen vital.

"Siapa sesungguhnya yang bisa mendukung supaya pariwisata ini bisa bangkit, bisa hidup? Transportasi udara, salah satunya. Tetapi, kalau kondisi pelayanan transportasi udara belum memberikan satu pelayanan yang optimal terhadap objek-objek wisata untuk titik-titik di mana wisata itu berada, itu sama saja kurang kuat kontribusinya," tuturnya.

Dirinya pun menyarankan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub membuat sistem pararel bagi wisatawan mancanegara (wisman). Tujuannya, memperluas mobilitas pelancong asing dalam mengunjungi destinasi pariwisata.

"Karakteristik pariwisata internasional dia tidak hanya akan datang satu tempat; tempat satu ke tempat yang lain. Jadi, ada satu jaringan objek wisata satu dengan objek wisata yang lain," paparnya.

"Kondisi sekarang belum terbentuk itu. Misalnya, penerbangan ke Jogja itu enggak didukung dengan Jogja ke Labuan Bajo atau juga ke Bali pun minim, ke Lombok minim. Bagaimana dengan Kualanamu, Medan, ke Labuan Bajo dan seterusnya? Itu tidak didukung," tandas Sudewo.