Mendag: DPR sepakat pengesahan IC-CEPA perdagangan jasa lewat perpres

Kementerian Perdagangan bersama Komisi VI DPR menyepakati Pengesahan Protokol Perubahan Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA) untuk penggabungan ketentuan perdagangan jasa melalui peraturan presiden.

Kesepakatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perdagangan kedua negara. Sebelumnya, Perundingan IC-CEPA bidang jasa diluncurkan pada 17 Desember 2020 dan ditandatangani Pemerintah  kedua negara pada 21 November 2022. Demikian hasil Rapat Kerja (Raker) Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama Komisi VI DPR di Jakarta, pada Senin (4/9).

Dalam kesempatan tersebut, Mendag Zulkifli Hasan didampingi Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dan seluruh pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan. Selain IC-CEPA, raker juga membahas Rencana Kerja  Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan 2024 dan Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2023.

"Agar manfaat protokol perubahan IC-CEPA bidang jasa bisa segera dirasakan masyarakat Indonesia, maka penting agar proses pengesahan dapat dilakukan  tepat waktu," kata Mendag Zulkifli Hasan dalam keterangan resminya.

IC-CEPA telah ditandatangani pada 14 Desember 2017 pada sektor perdagangan barang kemudian diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 11 2019. Setelah resmi berlaku, terjadi peningkatan signifikan terhadap kinerja perdagangan barang antara Indonesia dan Chile. Selama empat tahun terakhir (2019-2022), total nilai perdagangan kedua negara tumbuh  signifikan sebesar 112%.

Selanjutnya, utilisasi permohonan form Surat Keterangan Asal barang (SKA) IC-CEPA juga tercatat meningkat tajam. Pada 2022, utilisasi melonjak hingga 8.344 form yang sebelumnya tercatat hanya sebanyak 697 pada 2019 atau naik 11 kali lipat.

"Mempertimbangkan hubungan perdagangan kedua negara yang menunjukan peningkatan positif, kedua negara sepakat untuk melakukan perundingan di sektor perdagangan jasa," ujar Mendag Zulkifli Hasan.

Terkait Pagu Anggaran 2024, Mendag Zulkifli Hasan menyampaikan, Kementerian Perdagangan mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp1,95 triliun. Pagu Anggaran tersebut turun 20,17% atau sebesar Rp493,93 miliar dibanding Anggaran Kementerian Perdagangan 2023 yang tercatat sebesar Rp2,45 triliun.

Adapun rincian Pagu Anggaran 2024 terdiri atas Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1,36 triliun, Program Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp276,25 miliar, serta Program Perdagangan Luar Negeri sebesar Rp317,22 miliar.

Dari sisi realisasi anggaran 2023, Mendag Zulkifli Hasan menyebut, hingga akhir Agustus 2023 telah terealisasi sebesar Rp1,35 triliun atau 55,15% dari total pagu. Beberapa tantangan realisasi anggaran Kemendag tersebut, antara lain pembangunan/revitalisasi pasar rakyat di daerah yang masih dalam proses pembangunan, terdapat kegiatan yang pelaksanaannya menyesuaikan pihak ketiga, serta adanya penyesuaian (automatic adjustment) anggaran).