DPR singgung Sri Mulyani debat utang dengan Rizal Ramli

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk berdebat persoalan utang negara dengan ekonom Rizal Ramli. (Baca: Utang luar negeri Indonesia tembus Rp5.022 triliun)

Anggota Komisi XI DPR yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan, dan perbankan, Elviana menyinggung Menkeu Sri Mulyani soal tantangan berdebat mengenai utang dari mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.

"Bu, kenapa tidak berani debat dengan Pak Rizal?" kata Elviana dalam rapat kerja dengan Kemenkeu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, dilansir Antara, Senin (2/7).

"Kan saya debatnya sama Komisi XI dalam hal ini. Saya Menteri Keuangan, saya bukan tukang debat, jadi saya mengelola fiskal," jawab Sri Mulyani.

Sebelum menyinggung soal debat, Elviana sempat bercerita kalau dirinya berada dalam satu grup WhatsApp dengan Rizal Ramli. Dalam grup tersebut, ia mengaku mendapatkan masukan-masukan mengenai isu perekonomian terkini.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengungkapkan sejumlah isu yang dibahas di grup aplikasi pesan instan itu, di antaranya menyangkut pelemahan rupiah dan masalah utang.

"Apakah APBN bisa berjalan bila pemerintah tidak menarik utang baru dalam dua atau tiga bulan saja? Jadi, saya hanya menyampaikan bahwa kami mendapat masukan juga di luar forum-forum seperti ini. Di satu sisi, yang mereka sampaikan ada benarnya juga," kata Elviana.

Menanggapi pertanyaan itu, Sri Mulyani menjawab bahwa APBN pada kenyataan masih bisa dijalankan. Ia juga menjelaskan bahwa dalam APBN 2018 telah disetujui dengan defisit 2,19% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sekitar Rp325,9 triliun.

"Kalau harga minyak naik dan kursnya melemah, penerimaan pajak kita naik karena pajak migas dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meningkat, makanya kalau hanya murni dari situ, sebetulnya APBN kita defisitnya bisa lebih kecil. Karena subsidi harus ditambah, maka ada pengeluaran tambahan. Tapi secara total postur, kita akan tetap di maksimum (defisit) 2,19%," kata Sri Mulyani.

Menkeu juga menegaskan bahwa semua penjelasan yang ia berikan selalu mengacu kepada Undang-Undang yang merupakan informasi publik.

"Kami ingin ekonomi kita tetap aman, terjaga, relatif dalam hal ini walaupun ada goyangan tapi tetap terjaga, berkelanjutan dan tetap bisa menciptakan progress perbaikan," ujar Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan postur APBN (Antara Foto).

Kolaborasi pemerintah & Bank Indonesia

Menteri Keuangan terbaik dunia versi World Government Summit tersebut membantah dalam menopang pertumbuhan ekonomi negara, bukan hanya Bank Indonesia yang bekerja, tetapi juga pemerintah memiliki bauran kebijakan untuk saling mengisi.

Menurut dia, kondisi ekonomi global terus bergerak. Pemerintah terus menyesuaikan insentif fiskal dan belanja negara. 

"Tujuannya untuk mengurangi tekanan di ekonomi kita, karena gejolak ini dampaknya akan menyebabkan beberapa indikator mengalami pergerakan, kemudian menyebabkan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi," kata Menkeu.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga melakukan berbagai kebijakan untuk mengevaluasi agar momentum pertumbuhan investasi berjalan mendekati 8%. Caranya, dengan meningkatkan ekspor dan menekan impor. 

Pasalnya, kata dia, jika ekspor ditingkatkan, maka impor bisa dikendalikan. Sehingga, inflasi yang rendah tetap terjaga dan berharap konsumsi rumah tangga bisa stabil. 

"Untuk itu, supaya dampaknya enggak terlalu besar, kita lakukan beberapa relaksasi atau support. Sehingga, kita bisa adjustment terhadap shock ini namun dampaknya minimal. Itu yang terus kita lakukan dan kita review berulang karena yang melakukan policy-nya itu di luar (negeri) dan di luar kontrol kita," terang Sri Mulyani.

Menkeu akan melihat dari neraca pembayaran masing-masing entitas yang terkena dampak dari gejolak global, mulai dari nilai tukar dan penerimaan dampak dari volume dagang yang terkena tarif, termasuk Migas dan produk pertambangan. 
 
Selain itu, kata dia, dengan melihat perekonomian pada kuartal II-2018, diharapkan pada kuartal III - IV harus hati-hati dalam menargetkan pertumbuhan ekonomi. Sebab, bersifat tidak dapat diramalkan. 

"Itu konsekuensi cara untuk merespons dengan berbagai kebijakan untuk bisa membuat ekonomi tetap bisa berjalan stabil, namun kita bisa meng-absorb shock itu dalam konteks kebijakan fiskal dan bauran kebijakan sektor riil," jelas Sri Mulyani. 

Dengan strategi peningkatan investment yang menjadi fokus pemerintah, kata Sri Mulyani, presiden pun telah menetapkan izin usaha terpadu atau one single submission (OSS) dan mempermudah proses investment agar masyarakat memiliki kepercayaan diri dalam menjalankan bisnis. 

Menurut dia, Kemenkeu bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan berfokus untuk tetap menjaga confidence dan stabilitas, di saat terjadi tekanan global setidaknya akan membangun fondasi keuangan yang fleksibel dan tetap baik. 

"Ini kita coba lakukan menciptakan satu fleksiblitas dengan fokus pada masalah stabilitas dari berbagai macam fundamental kita. Oleh karena itu, kami bersama OJK, BI, LPS, akan melihat seluruh balance sheet dulu neraca pemerintah, BI, BUMN, dan neraca rumah tangga. Mana yang kemungkinan terkena dampak dari tekanan global dan dampaknya seperti apa," tukas Sri Mulyani.