DPR usul 78 kantor pusat BUMN juga pindah dari Jakarta

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengusulkan 78 kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipindahkan dari Jakarta menyusul pemindahan ibu kota. 

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan setidaknya terdapat 78 dari 122 kantor pusat BUMN yang megah terletak di Jakarta. 

"Kalau 78 (kantor perusahaan BUMN) ini disebar ke daerah-daerah, maka pertumbuhan ekonomi akan merata. Katakanlah misalnya Pertamina, yang sekarang punya kantor megah di sini, pindah ke Riau, tergantung area-area kerjanya," ujar Bambang mengusulkan, di DPR, Kamis (16/5). 

Dia mencontohkan, PT Pupuk Kalimantan Timur, yang berada di bawah naungan holding PT Pupuk Indonesia (Persero), seharusnya berada di wilayah Kaltim. Lalu PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang merupakan holding BUMN gula, seharusnya berada di sekitar wilayah perkebunan di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

"BNI fokus pindah ke Sumatera Utara, kemudian Mandiri ke Papua," tuturnya melanjutkan. 

Dengan cara itu, Bambang meyakini pertumbuhan ekonomi akan merata hinggga ke pelosok-pelosok negeri. Selain itu, hal itu juga membuat penyebaran sumber daya manusia (SDM) bisa menyebar tidak hanya pada satu provinsi saja. 

"Ini akan membuat ekonomi Jakarta lebih nyaman dan orang-orang unggul tidak hanya berkumpul di Jakarta semua, tapi menyebar ke seluruh di Indonesia," kata dia. 

Pemerintah menyatakan akan mengalokasikan anggaran untuk pemindahan ibu kota baru sebesar Rp30,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Angka tersebut sekitar 6,5% dari total kebutuhan pembangunan ibu kota baru sebesar Rp466 triliun.

“Anggaran dari APBN akan digunakan untuk pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/Polri. Selain itu, untuk pembangunan ruang terbuka hijau dan pengadaan lahan,” kata Menteri Bappenas/Kepala Perencanaan dan Pengembangan Nasional Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Kamis (16/5).

Bambang mengatakan, kebutuhan dana itu tidak digelontorkan dalam satu tahun anggaran. Menurut dia, jika pembangunan itu berjalan selama lima tahun, maka APBN akan dialokasikan sebesar Rp5 triliun setiap tahunnya.

“Kita rencanakan proses ini akan berjalan dalam jangka waktu sepuluh tahun,” katanya.