DPRD minta penjelasan Anies-Sandi soal penjualan saham bir

Niat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjual saham PT Delta Djakarta Tbk. (DLTA) sebagai produsen bir belum terealisasi. Salah satunya penyebabnya adalah belum adanya restu dari DPRD untuk melepas aset milik daerah itu.

Restu dari DPRD ini memang ganjalan pada niat Anies-Sandi untuk melepas kepemilikan dalam emiten berkode saham DLTA tersebut. Sebab, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang kini telah direvisi menjadi Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, setiap pelepasan aset milik daerah wajib mendapat persetujuan DPRD.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengaku tidak akan menindaklanjuti surat pelepasan saham di Delta Djakarta yang sebelumnya telah dikirim langsung Gubernur Anies. Ia menilai, sejauh ini belum ada alasan yang logis dari rencana pelepasan tersebut.

"Salahnya perusahaan itu apa? Mungkin kalau ada kajiannya lalu menyertakan alasan apa yang masuk di akal baru saya mau bahas," ujarnya kepada Alinea.id, Kamis (12/7).

Pria yang akrab disapa Pras itu memastikan bahwa PT Delta sejauh ini telah memberikan keuntungan kepada Pemprov DKI dalam bentuk dividen. Secara bisnis perusahaan itu sehat. 

Berdasarkan laporan keuangan 2017, perusahaan bir Delta Djakarta berhasil mengantongi laba bersih sebesar Rp279,7 miliar. Angka itu naik 10,25% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp253,7 miliar. Dari laba tersebut, Pemprov DKI mendapatkan dividen sekitar Rp40 miliar.

"Nah, hal-hal ini kan harus ada kajiannya, salahnya apa?," ungkap Pras.

Menurutnya, tak logis bila Anies-Sandi memilih alasan saham bir tidak memiliki kepentingan bagi hajat orang banyak dan justru membahayakan warga Jakarta. Jika itu yang dikhawatirkan, Pras justru menyarankan agar Anies-Sandi menutup perusahaan tersebut.

"Kalau mau tutup saja sekalian. Saya siap, biar Pak Gubernur ngobrol sama kita," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengatakan, tidak logisnya pelepasan saham PT Delta hingga membuat Prasetio belum menyetujui hanya asumsi belaka. Selain itu, politikus Partai Gerindra itu menyebut DPRD punya kewajiban untuk membahas setiap surat permohonan yang masuk dengan diskusi.

"Maksud saya, DPRD itu kalau menolak berdasarkan hasil diskusi bukan asumsi," terangnya.

Dikonfirmasi lebih lanjut mengenai penolakan dari DPRD, Wagub Sandiaga kembali menegaskan soal keuntungan hingga Rp1 triliun yang bakal di dapat Pemprov DKI dengan penjualan saham tersebut.

Keuntungan tersebut pun dipastikannya akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan penciptaan lapangan pekerjaan yang saat ini terus menjadi concern Pemprov DKI melalui program OK OCE.

"Saya waktu itu sudah memberikan penjelasan kepada Pak Prasetio, dan akan terus memberikan penjelasan," tandas Sandi.