Ekonom dari Universitas Indonesia Faisal Basri mengungkapkan, polemik rencana impor 1 juta ton beras yang diagendakan oleh pemerintah, merupakan akal-akalan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi.
Faisal mengatakan, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang diselenggarakan di bawah Kemenko Perekonomian, tidak memunculkan opsi impor beras di tahun ini, namun belakangan opsi itu dimunculkan tiba-tiba.
"Itu (impor beras) kan ulah Lutfi sama Airlangga Hartarto, yang memanipulasi Rakortas. Tidak ada hasil di Rakortas menyatakan akan impor," kata Faisal dalam webinar Alinea Forum bertajuk "Reformulasi Kebijakan Perberasan", Senin (22/3).
Kebijakan impor beras yang dilakukan secara tiba-tiba, menurutnya, harus dilihat dari perspektif politis. Dia menengarai, ada pemburu rente yang memaksakan adanya impor beras di tengah produksi petani yang meningkat.
"Kenapa kita buntu membahas masalah ini? Karena tidak bahas pemburu rente. Ini yang sudah bagus dirusak oleh pemburu rente yang bisa menikmati setidaknya Rp2 triliun keuntungan kalau mengimpor. Kita tahu pelakunya siapa," ujarnya.
Faisal pun mengungkapkan, tidak ada alasan logis dari impor 1 juta beras yang dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya, berdasar data yang dihimpunnya, sektor pertanian mengalami pertumbuhan positif.
Hal itu terlihat dari pertumbuhan subsektor tanaman pangan yang mengalami pertumbuhan positif 3,54% atau tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Selain itu, pemerintah juga berhasil meningkatkan lahan baku untuk komoditas beras. Dalam Kerangka Sampel Area (KSA) lahan baku nasional naik dari 7,1 juta hektare menjadi 7,46 juta di 2020.
Apalagi, berbagai infrastruktur penunjang sektor pertanian seperti irigasi dan bendungan terus digenjot oleh pemerintah, sehingga produksi petani dapat tumbuh baik dan diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan nasional.
"Kalau saya lihat data, kita sudah on the right track. Indeks (ketahanan pangan global) sudah membaik terus, availability, affordability juga. Artinya masyarakat sudah bisa menyediakan pangannya itu. Tinggal tugas negara memastikan, kalau ada bencana yang kita sangat rentan, bagaimana mengkonversikannya ke ketahanan pangan," kata dia.
Adapun, pemerintah akan melakukan impor 1 juta ton beras untuk menambah cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog hingga menjadi 1,5 juta ton, di mana hingga 11 Maret hanya tersisa 900.000 ton.
Hanya saja, menurut Faisal, cadangan beras pemerintah tersebut tidak dibutuhkan di kondisi saat ini karena konsumsi beras masyarakat yang cenderung menurun akibat adanya diversifikasi pangan.
"Bulog semakin berkurang stoknya, karena penugasannya juga semakin berkurang. Jadi, buat apa (cadangan) 1,5 juta ton?" tuturnya.
