Ekonomi Indonesia pada kuartal I-2019 tumbuh sebesar 5,07% secara tahunan (year on year/yoy). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan pada kuartal I-2018 sebesar 5,06% (yoy) dan kuartal I-2017 sebesar 5,01% (yoy).
BPS juga mencatat perekonomian Indonesia dari Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2019 mencapai Rp3.782,4 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.625,0 triliun.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I-2019 ini didorong oleh harga komoditas minyak dan gas (migas) yang menurun. Selain itu, negara mitra dagang Indonesia juga mengalami perlambatan ekonomi.
Menurut dia, ekonomi China melambat dengan pertumbuhan hanya 6,4%, perekonomian Singapura turun jadi 1,3% dari sebelumnya 1,9%. Selanjutnya, Korea Selatan (Korsel) juga melambat menjadi 1,8%.
"Hampir seluruh negara maju di dunia mengalami perlambatan ekonomi, kecuali Amerika Serikat yang tumbuh lebih bagus," kata Suhariyanto, dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (6/5).
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 10,36%. Dari sisi pengeluaran, dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga yang tumbuh 16,93%.
Meski demikian, secara tahun berjalan, ekonomi Indonesia dalam tiga bulan awal ini turun sebesar 0,52%. Dari sisi produksi, penurunan disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha. Sementara dari sisi pengeluaran, penurunan disebabkan antara lain oleh kontraksi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, dan ekspor.
Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan I-2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia sebesar 59,03%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,36%.
Sementara, Pulau Kalimantan sebesar 8,26%, Pulau Sulawesi sebesar 6,14%, serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,02%. Sementara kontribusi terendah diberikan oleh kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua.