Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar seluruh masyarakat, pemerintah, dan swasta yang ada di Indonesia untuk tetap waspada menghadapi ketidakpastian global yang masih terus melanda dunia di tahun 2023 nanti. Ia juga menegaskan agar pemerintah dalam mengambil kebijakan fiskal maupun moneter wajib berhati-hati demi menjaga pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional.
Sesuai arahan tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, BI dalam upaya memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan perekonomian Indonesia akan melakukan bauran kebijakan nasional di bidang moneter pada tahun 2023. Kebijakan moneter sendiri di tahun 2023 menurut Perry akan difokuskan pada stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi agar bisa kembali ke sasaran lebih awal.
“Empat kebijakan moneter BI akan difokuskan untuk menjaga stabilitas. Kebijakan ini terdiri dari kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau,” jelas Perry dalam pidatonya di acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022, dikutip Kamis (1/12).
Perry merincikan, kebijakan makroprudensial nantinya akan tetap dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan bagi sektor-sektor prioritas dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Selain itu menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan inklusi ekonomi dan keuangan hijau.
BI memprediksi pertumbuhan kredit di tahun 2023 dan 2024 akan tumbuh di kisaran 10%-12%, sedangkan ekonomi dan keuangan digital juga diperkirakan akan naik di tahun 2023 dan 2024 dengan nilai transaksi e-commerce mencapai Rp572 triliun dan Rp689 triliun, uang elektronik Rp508 triliun dan Rp640 triliun, serta digital banking lebih dari Rp67.000 triliun dan Rp87.000 triliun.
“Kebijakan sistem pembayaran ini berupa digitalisasi sistem pembayaran berdasarkan Blueprint sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang satu bahasa, satu bangsa, dan satu nusa, terus didorong untuk akselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital, kerja sama sistem pembayaran antarnegara,” lanjutnya.
Terkait kebijakan sistem pembayaran, BI juga telah meluncurkan desain high level design atau pengembangan Digital Rupiah yang terangkum dalam White Paper (WP).
Selanjutnya kebijakan pendalaman pasar uang, menurut Perry adalah dengan akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai Blueprint Pengambangan Pasar Uang (BPPU) 2025 yang ditempuh untuk memperkuat efektivitas operasi dan transmisi kebijakan, pembangunan pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.
“Untuk program-program pengembangan ekonomi keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan syariah juga terus diperluas termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor,” tandas Perry.
