Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, diminta juga memecat Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati dan Basuki Tjahya Purnama (Ahok). Alasannya, keduanya memiliki tanggung jawab seluruh operasional perusahaan.
"Kedua pejabat Pertamina inilah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengurusan dan pengawasan seluruh operasional Pertamina," ujar anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, Kamis (9/3). Ahok pun merangkap sebagai Ketua Komite Risiko yang bertanggung jawab atas pengelolaan risiko kebijakan Pertamina.
Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, mengalami kebakaran pada 3 Maret 2023. Buntut dari insiden ini, Erick Thohir memecat Direktur Penunjang Bisnis Pertamina, Dedi Sunardi.
Menurut Mulyanto, Erick mestinya tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan dan kebijakan. Namun, menindak semua pejabat Pertamina yang terbukti gagal menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya sehingga aset perusahaan, baik kilang maupun depo, terbakar berulang kali dalam beberapa tahun terakhir.
"Yang dicopot jangan hanya salah satu direksi. Pimpinannya [juga] dong, terutama Komut yang tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan, termasuk mandulnya Komite Risiko Dewan Komisaris! Sebagai Komut yang juga Ketua Komite Risiko, Ahok harus bekerja mengawasi dengan baik, jangan hanya tebar pesona," tuturnya.
Selain itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pemerintah serius menangani kasus tersebut. Pangkalnya, sedikitnya terjadi tujuh kebakaran yang melibatkan aset Pertamina sejak 2021. "Ini, kan, luar biasa."
Lebih jauh, Mulyanto berpendapat, pemerintah selama ini kurang perhatian dalam mengelola BUMN migas. Kementerian BUMN dianggap cenderung menekankan peningkatan profit dan deviden daripada perawatan kilang.
"Menurut saya, layanan publik itu yang utama bagi BUMN bukan sekadar untung alias profit oriented. Ini semua harus dievaluasi secara sungguh-sungguh," kata Mulyanto.