Erick Thohir wajibkan pejabat BUMN laporkan harta kekayaan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, mewajibkan para petinggi di anak dan cucu perusahaan negara melaporkan hartanya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi di lingkungan Kementerian BUMN di bawah kepemimpinannya.

Erick menjelaskan, saat ini baru jajaran komisaris dan direksi BUMN yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan secara berkala.

Kebijakan ini juga sebagai syarat dan ketentuan yang wajib diikuti oleh calon petinggi BUMN saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and propper test).

“Kami mengeluarkan Permen BUMN No. 10 MBU/06/2021 tentang pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di Kementerian BUMN jadi ini sebuah kewajiban. Nanti kita lebarkan lagi ke anak cucunya (BUMN)," katanya dalam video conference, Selasa (7/9).

Erick pun telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh BUMN Nomor S46/DSI/MBU/02/2021 tentang kewajiban pelaporan LHKPN.

Setelah mewajibkan pelaporan harta kekayaan, selanjutnya akan dilakukan monitoring secara berkala. Apabila ada pejabat yang tidak menjalankan kewajiban tersebut, maka sanksi administratif bakal diterapkan.

Tujuannya, untuk menciptakan transparansi dari pengelolaan perusahaan negara. 

“Kami menginstruksikan kepada seluruh pejabat BUMN untuk wajib lapor dan secara berkala melakukan monitor bagaimana ini bisa memenuhi, lalu meminta direksi menerapkan sanksi administratif terhadap pejabat yang tidak menjalankan kewajiban,” ucapnya.

Menurutnya, transparansi di sektor human capital menjadi sangat penting dalam mengelola perusahaan negara. Apalagi, BUMN selama ini menjadi lokomotif ekonomi nasional.

“Di sinilah LHKPN menjadi penting juga karena di saat kita menjadi pejabat publik ya amanah yang diberikan ini sangat besar, salah satunya pelaporan secara transparan,” ujar dia.