Pekan lalu, Bank Sentral Eropa (ECB) melakukan aksi pelonggaran likuiditas (quantitative easing/QE) dengan memangkas suku bunga sebesar 10 basis poin menjadi negatif 0,5%.
Suku bunga rendah ini dipertahankan untuk mencegah perlambatan ekonomi yang terpukul akibat perang dagang, ketidakpastian politik Brexit, dan kegiatan ekonomi manufaktur Jerman yang mengalami penurunan.
Kepala Makro ekonomi dan Direktur Strategi Investasi PT Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat mengatakan kebijakan moneter ECB ini akan membuat negara-negara berkembang, termasuk Indonesia menjadi sasaran likuiditas dana asing (capital inflow).
“Arus dana asing berpotensi masuk ke Indonesia sehingga memperpanjang kenaikan harga (rally) surat berharga negara (SBN) yang cenderung memperkuat rupiah," kata Budi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Alinea.id, Senin (16/9).
Namun demikian, Budi menjelaskan, Indonesia sedang menghadapi dilema yakni defisit neraca berjalan yang menandakan dukungan sektor riil untuk menopang penguatan rupiah relatif terbatas. Sehingga, lanjut Budi, penguatan rupiah akibat arus masuk modal asing harus diantisipasi dengan mempercepat reformasi struktural, memperkuat produktivitas, dan daya saing sektor manufaktur dan pariwisata.
"Penguatan rupiah dan polemik perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China memungkinkan peredaran limpahan barang dan jasa luar negeri sulit dibendung," ujar Budi.
Belajar dari Brazil
Budi mengingatkan agar kondisi kelebihan likuiditas global ini tak membuat Indonesia terjebak pada utang seperti yang terjadi pada Brazil.
Brazil berusaha keluar dari jebakan middle income trap selama 23 tahun dengan berutang memanfaatkan aksi QE the Fed sejak tahun 2008. Akibatnya, debt to GDP Brazil melonjak dari 37% menjadi 84% pada saat ini. Posisi nominal utang negara Brazil sekitar US$1 triliun atau sebesar GDP Indonesia.
Budi menjelaskan pengalaman Brazil mengingatkan tiga jenis risiko bila Indonesia memacu pemulihan dengan utang luar negeri. Pertama, currency risk, terutama ketika dolar AS melemah sejak pertengahan tahun 2014. Kedua, interest rate risk setelah the Fed mengindikasikan tapering off tahun 2013 dan baru meningkatkan sejak 2015, serta lebih mengetatkan likuiditas selama tahun 2018.
Kemudian, risiko ketiga, kata Budi, income risk terkait dengan penurunan komoditas minyak, karena Brazil adalah produsen minyak yang cukup besar. Sebagai akibat kombinasi ketiga risiko ini, Brazil mengalami dua tahun stagflasi yang menyebabkannya kehilangan status layak investasi.
"Kita harus belajar untuk tidak ceroboh berutang guna membiayai kemakmuran. Peluang masih terbuka untuk Indonesia mengingat mayoritas penduduk masih muda, penggunaan utang internasional yang relatif rendah, dan potensi penarikan pajak yang masih besar," tutur Budi.
