Eximbank dan Himbara cari skema penyelesaian utang Duniatex

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank dan Himpunan Bank Negara (Himbara) konsentrasi mencari kesepakatan terbaik mengenai proses Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Duniatex Group.

Direktur Eksekutif LPEI Sinthya Roesly mengatakan pihaknya mempertimbangkan berbagai hal untuk memutuskan skema tersebut seperti keberlangsungan ekonomi dan rantai pasok yang bergantung pada industri ini.

"Sekarang sudah masuk dalam proses PKPU, tentu saja semuanya konsentrasi bagaimana memperoleh hasil kesepakatan yang menguntungkan semua pihak," ujar Sinthya di Jakarta, Jumat (4/10).

Sinthya mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk mencari skema penyelesaian terbaik bagi Duniatex Group agar tidak berimbas pada industri dan tetap menjunjung prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

"Saya tidak bisa cerita seperti apa. Banyak pihak yang terlibat, akan ada skema dengan perbankan lainnya. Dan bagaimana industri ini tidak jatuh," katanya.

Terkait sikap LPEI terhadap pembiayaan industri tekstil ke depan, Sinthya mengatakan pihaknya akan selektif namun tetap berupaya untuk meningkatkan ekspor.

"Kembali lagi, mandatnya LPEI kan mendorong ekspor nasional, yang penting bagaimana mitigasi risiko. Dilihat juga kebijakan dan prioritas pemerintah. Secara mandat, pada saat perbankan tidak bisa menyediakan LPEI harus bisa memastikan dukungan pembiayaan," ucapnya.

Duniatex merupakan produsen tekstil terbesar di Indonesia dan pabrik-pabriknya berlokasi di sejumlah daerah di Jawa Tengah dengan karyawan mencapai sekitar 45.000 orang. Persoalan keuangan yang dihadapi Duniatex Group disebabkan keterlambatan pembayaran bunga dan utang pokok kredit anak usaha PT Delta Dunia Sandang Tekstil (DDST) sebesar US$13,4 juta yang berasal dari sindikasi bank yang dipimpin HSBC dan BNP Paribas.

Sebelumnya, Sinthya mengemukakan bahwa Eximbank sudah menyalurkan pembiayaan kepada Duniatex Group sejak 2007 dan saat ini telah menyalurkan total pinjaman sebesar Rp3,04 triliun.

Total dana tersebut dibagi dalam beberapa bagian, seperti Rp2,12 triliun untuk Kredit Modal Kerja (KMK) pinjaman jangka pendek, Rp755,88 miliar untuk pinjaman jangka panjang, serta Rp173,19 miliar untuk porsi jangka pendek dari pinjaman bank jangka panjang. (Ant)