Faisal Basri: Rp502,4 Triliun bukan untuk subsidi BBM saja

Ekonom Senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, blak-blakan membantah kalau dana sebesar Rp502,4 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya digunakan untuk keperluan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Judulnya subsidi BBM, jumlahnya Rp502,4 triliun. Ternyata, ini bukanlah subsidi BBM, melainkan subsidi energi secara keseluruhan," kata Faisal dalam diskusi daring  berjudul Haruskah Pemerintah Menaikkan Harga BBM Bersubsidi? pada Rabu (31/8).

Dalam pemaparannya, Faisal menyebut, subsidi BBM tahun ini hanya sebesar Rp14,6 triliun dan subsidi listrik Rp59,6 triliun. Sementara itu, Liquefied Petrolium Gas (LPG) mengalami lonjakan subsidi sebesar Rp134,8 triliun. 

Pun demikian, jumlah tersebut belum termasuk dalam dana kompensasi dari APBN. Menurut Faisal, hal itu disebabkan oleh pemerintah yang menyulitkan perhitungan APBN dengan cara memindahkan sisa dana untuk keperluan belanja lain-lain, sehingga mengalami peningkatan sebesar 2.651,1%.

"Biasanya kalau lain-lain itu angkanya kecil. Masa lain-lain angkanya lebih besar dari subsidi nonenergi, lebih besar dari hibah, dan lebih besar dari bantuan sosial. Itu ngerusak arsitektur APBN," tuturnya.

Tak hanya itu, berdasarkan analisisnya terhadap data APBN, Faisal menemukan jumlah yang cukup besar telah disembunyikan dalam bentuk cadangan dana untuk keperluan belanja lain-lain.

"Pokoknya jadi ribet deh. Saya katakan pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ini tidak transparan," ucap Faisal.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite diprediksi akan habis pada Oktober 2022 jika konsumsinya masing-masing secara rerata berada di 1,5 juta kiloliter (kl) dan 2,5 juta kl. Padahal anggaran untuk subsidi dan kompensasi BBM mencapai Rp502,4 triliun yang terdiri dari Rp143 triliun untuk Solar dan Rp93 triliun untuk Pertalite.

Sri Mulyani menegaskan, hal ini terjadi lantaran penyaluran subsidi dan kompensasi tidak tepat sasaran padahal jumlah yang dikeluarkan tiap bulannya sudah sangat banyak.

“Kalau pola konsumsi masyarakatnya seperti ini terus, tidak ada pembatasan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, Solar dan Pertalite ini akan habis di bulan Oktober, walaupun sudah disubsidi Rp502 triliun tadi,” jelas Menkeu dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Hasil Rakor Kemenko Perekonomian terkait Kebijakan Subsidi BBM, Jumat (26/8).