Fatamorgana anggaran jumbo ketahanan pangan: besar, namun tak berdampak

Jumbonya alokasi anggaran ketahanan pangan mendapat atensi Komisi IV DPR lantaran dinilai belum berdampak signifikan, termasuk bagi peningkatan kesejahteraan petani. Bahkan, dianggap seperti fatamorgana.

"Seperti fatamorgana: anggarannya kelihatan besar, namun tidak berdampak untuk peningkatan hasil produksi pangan, sarana prasarana (sapras) produksi, seperti benih-pupuk, dan pakan masih mahal dan sulit didapatkan petani, alih fungsi lahan terus terjadi," tutur anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan.

"Anggaran tersebut tidak banyak berperan membantu petani agar lebih bersemangat melakukan usaha tani sektor pangan," imbuh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dalam keterangannya.

Diketahui, dalam pidato kenegaraannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan, alokasi anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN 2024 mencapai Rp108,8 triliun. Angka tersebut naik 7,8% dibandingkan tahun ini.

Johan mengingatkan, esensi anggaran ketahanan pangan harus berorientasi seluruh rumah tangga dapat menjangkau kebutuhan pangannya dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu. Sayangnya, alokasi anggaran pertanian justru menurun setiap tahunnya.

"Anggaran Kementan (Kementerian Pertanian) tahun 2023 ini sebesar Rp15,3 triliun. Namun yang menyedihkan, tahun 2024 nanti hanya akan dialokasikan sebesar Rp14,6 triliun. Ini semacam anomali anggaran," ucapnya.

Pernyataan senada disampaikan anggota Komisi IV DPR, Luluk Nur Hamidah. Menurutnya, anggaran ketahanan pangan mestinya ditingkatkan mengingat beragamnya permasalahan di sektor ini, seperti rendahnya produksi, kesejahteraan petani dan nelayan, hingga minimnya infrastruktur pendukung.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun meminta pemerintah agar memfokuskan anggaran pangan kepada Kementan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bukan kementerian/lembaga lain agar anggaran tidak habis untuk rapat dan sebagainya.

"Kalau misalnya ada anggaran ketahanan pangan tadi naik ada tambahan 7 atau 8 triliun, sebisa mungkin itu yang benar-benar dibutuhkan guna mendorong, meningkatkan produktivitas pertanian, dan juga pertanian yang berkelanjutan," katanya dalam kesempatan terpisah.

"Bangunlah irigasi-irigasi di berbagai daerah, khususnya yang ada di lumbung-lumbung pangan kita, daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawei Selatan, atau sebagian di Sumatra. Nah, ini, kan, tempat pangan yang utama," sambungnya.