Fitra: Pemerintah gagap tangani Covid-19, utang membengkak 3 kali lipat APBN

Pemerintah dinilai tak serius lakukan efisiensi belanja negara.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan menyebut, banyak sekali kebijakan anggaran berubah-ubah yang menunjukkan pemerintah pusat gagap dalam penanganan pandemi Covid-19.

Ironisnya, jelas dia, kebijakan yang dikeluarkan tidak komprehensif sehingga berimbas pada kebijakan anggaran di level daerah. Bahkan, resesi ekonomi kuartal II dan II tidak dapat ditahan.

Menurut Misbah, efisiensi belanja negara tidak dilakukan serius sehingga menyebabkan pembengkakan utang yang luar biasa. Hal ini bisa dilihat dari catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahwa total utang pemerintah per Oktober 2020 mencapai Rp.5.877,71 triliun.

Padahal, sambung Misbah, kasus baru terkonfirmasi positif sudah tembuh 10.000 dan belum ada informasi lengkap terkait antisipasi ancaman varian baru Covid-19 dari Inggris.

“Artinya, (Rp5877,771 triliun) ini tiga kali lipat APBN kita saat ini. Jadi, kalau APBN kita saat ini semuanya dipakai untuk membayar hutang (belum terbayar lunas). Itu masih kurang dua tahun lagi (total dua tahun APBN),” ujar Misbah dalam konferensi pers virtual, Minggu (10/1).

Sedangkan jangka waktu pembayaran pinjaman atau tenor bervariasi sekitar lebih dari 10 tahun. Jadi, jelas dia, biaya pelunasan hutang bukan hanya dibebankan periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. (Jokowi). Di tahun 2020 saja, pemerintah membayar bunga hutang Rp. 338,8 triliun atau setara 20% pendapat negara.

“(Juga setara) 12% belanja negara. Ini sudah mirip belanja pendidikan. Untuk membayar bunga utang. Ini belum membayar pokok hutang,” tutur Misbah.

Disisi lain, kebanyakan utang diperoleh dari surat berharga negara (SBN) yang dananya bisa secara mendadak ditarik untuk dialihkan ke investasi lain. Bahkan, sekitar 30% SBN dikuasai investor asing.

“Ini yang negara kita outstanding utang (ketahanan keuangan negara) masih sangat rentan. Kalau itu ditarik, kemudian dilarikan ke investasi lain di luar negeri itu jadi bisa kolaps,” ucapnya.