Bentrok pekerja di PT GNI, Fraksi PKS desak pemerintah evaluasi hilirisasi nikel

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati, meminta pemerintah melakukan penyelidikan transparan dan akuntabel terhadap kejadian bentrok antar tenaka kerja asing (TKA) dan pekerja lokal di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Fraksi PKS juga mendorong pemerintah mengevaluasi secara total program hilirisasi nikel.

Menurut Kurniasih, penyelidikan juga bisa dilakukan oleh unsur independen dengan melibatkan penegak hukum dan pemerintah untuk mendapatkan akar masalah yang sebenarnya dari kejadian bentrok tersebut.

"Kami turut prihatin atas jatuhnya korban jiwa dari kejadian ini. Keselamatan para pekerja terutama anak bangsa harus dilindungi. Adanya kejadian ini pasti ada akar penyebabnya. Itu yang harus ditemukan. Jangan sampai hanya berhenti pada penyebab pada saat kejadian semata tetapi perlu ditarik ke belakang faktor apa saja yang akhirnya membuat kejadian ini meletus," kata Kurniasih di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1).

Kurniasih menyebut, belum lama ini juga ada kejadian kecelakaan kerja yang mengakibatkan dua pekerja di PT GNI meninggal karena crane terbakar dan terjebak di dalamnya. Dia pun mendorong kepolisian untuk menyelidiki penerapan keselamatan dan ksehatan kerja (K3 ) di PT GNI.

"Selain itu, informasi tentang aksi mogok serikat pekerja sebelum kejadian ini juga perlu digali lebih dalam. Intinya harus ditegakkan aturan yang adil bagi semuanya tanpa membeda-bedakan," ujarnya.

Dia berharap, jika akar masalahnya sudah ketemu dan ada solusi yang adil bagi semuanya, kejadian ini tidak terulang di kemudian hari. "Ini juga harus menjadi perhatian bagi perusahaan yang dalam proyeknya juga menggunakan tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia," ucap dia.

Senada, rekan Kurniasih dari Fraksi PKS, Mulyanto mendorong pemerintah untuk mengevaluasi secara total program hilirisasi nikel. Apalagi sebelumnya terjadi ledakan dan kebakaran smelter yang menewaskan dua orang pekerja, serta diikuti aksi mogok karyawan.

Anggota Komisi VII DPR itu menilai, sekarang adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif program hilirisasi nikel ini. Pasalnya, program hilirisasi nikel mengorbankan banyak fasilitas negara, tetapi hanya menghasilkan manfaat yang terbatas.

Mulyanto menegaskan, evaluasi komprehensif ini penting dilakukan sebelum kita melangkah lebih jauh pada program hilirisasi SDA mineral lainnya, seperti bauksit, tembaga, timah dan lain-lain.

"Apalagi kita telah dinyatakan kalah oleh WTO terkait kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel untuk mendukung program hilirisasi nikel," tegasnya.