Gapki desak pemerintah segera realisasikan B100

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah untuk segera merealisasikan program biodiesel 30% bahkan hingga 100% (B100).  Ketua Bidang Ketenagakerjaan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumarjono Saragih mengatakan hal ini perlu dilakukan demi menggairahkan industri sawit nasional.

Sumarjono mengatakn saat ini industri sawit sedang terancam dengan berbagai isu, dari harga crude palm oil (CPO) yang terus anjlok hingga kampanye negatif terhadap sawit dari Uni Eropa.

mengatakan program B30 dan Biofuel 100 (B100) pemerintah dapat segera terealisasi untuk meningkatkan gairah industri sawit dalam negeri termasuk solusi untuk mengindari adanya PHK massal di Industri sawit. Jika terus dibiarkan, hal tersebut bisa berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan di sektor ini.

"Jadi untuk membuat pekerja sawit tidak kehilangan pekerjaan, industri sawit harus bertahan dengan meningkatkan harga, efisien, dan produktivitas yang standar," kata Sumarjono di Jakarta, Kamis (26/9).

Sumarjono juga berharap kepada publik untuk tidak langsung menstigma negatif sawit dan produk turunannya. Menurut dia, kampanye negatif seperti yang dilayangkan Uni Eropa perlu dipertanyakan kembali kebenarannya, jangan sampai hanya sekadar strategi untuk menjatuhkan produk sawit Indonesia.

Seperti di ketahui, pada 2018 parlemen UE telah mengeluarkan kebijakan renewable energy directive (RED) II , yang mengusulkan untuk berhenti mengkonsumsi biodiesel berbasis sawit dari Indonesia. Bahkan bulan lalu, UE juga memberlakukan bea masuk untuk biodiesel dari Indonesia.

"Tuduhan Eropa, apakah itu sekadar isu atau fakta harus kita respons dengan benar sambil kita memperluas pasar. Kita tidak bisa bertahan tanpa perluasan pasar baik di dalam atau luar negeri," ujarnya. 

"Kebijakan B30 atau biofuel 100 harus berhasil, tanpa itu industri sawit akan sangat sulit bertahan," lanjutnya.