Tak transparan, politikus Gerindra usul distribusi elpiji kepada agen dengan sistem lelang terbuka

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Mohamad Hekal, mengusulkan sistem lelang terbuka dalam pendistribusian elpiji atau gas minyak cair (liquified petroleum gas/LPG). Pangkalnya, hingga kini belum dilakukan transparan sehingga ada permainan mafia yang menguasai penyaluran di wilayah-wilayah tertentu.

"Kalau perlu penunjukannya melalui sistem lelang yang terbuka supaya enggak ada orang-orang yang pakai nama besar atau akses tertentu untuk mendapatkan hal ini," ucapnya, melansir situs web DPR.

"Intinya, jangan ada orang-orang yang menguasai agen elpiji terlalu banyak kecuali memang dia beli secara fair di market," imbuh politikus Partai Gerindra ini.

Hekal melanjutkan, Pertamina Patra Niaga hingga kini belum terbuka tentang proses pengajuan agen, penunjukan agen, jumlah agen, hingga peta persebaran agen. Sementara itu, dana yang dikucurkan untuk menjadi agen elpiji cukup signifikan, Rp2 miliar-Rp3 miliar.

"Buat pelaku-pelaku usaha di daerah, [keuntungan dari penjualan elpiji] itu juga sudah signifikan. Memang buat orang-orang yang besar tertentu itu uang tidak seberapalah, tapi untuk [pelaku usaha elpiji] di daerah umumnya cukup signifikan," tuturnya.

Kritik atas mafia distribusi elpiji juga sempat disorot anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron. Dirinya mengungkapkan, segelintir orang menguasai kepemilikan agen elpiji sehingga terjadi ketidakadilan dalam penyaluran elpiji, termasuk jenis tabung gas melon atau gas 3 kg subsidi.

"Ini, kan, barang milik negara yang diawasi dan tentu semestinya barang yang memang ini disubsidi dan diawasi. Selain tepat sasaran, kemudian terdistribusi dengan baik, juga harus melalui sebuah mekanisme yang kompetitif," paparnya.

Politikus Partai Demokrat itu pun mendorong Pertamina Patra Niaga selaku pengelola distribusi elpiji bertindak tegas dalam menciptakan distribusi yang lebih adil. Misalnya, membatasi loading order (LO) atau delivery order (DO) terhadap masing-masing agen, terutama agen yang terindikasi menguasai distribusi elpiji bersubsidi.

"Saya usulkan ini para agen-agen yang sudah lama, punya DO/LO-nya sangat banyak, ini pangkas saja sehingga distribusinya merata. Kalau distribusinya merata, ini akan terjadi kompetisi yang diinginkan oleh pemerintah dan Pertamina ini bisa dijalankan dengan baik," urainya.