Hadi klaim kontribusi Rp5,2 triliun ke pertumbuhan ekonomi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan berhasil memberi kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Program PTSL yang diselenggarakan sejak 2017 hingga 2022 berhasil memberikan pertumbuhan nilai ekonomi sebesar sekitar Rp5.219 triliun yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hak tanggungan, dan sebagainya,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam konferensi pers ATR/BPN, Selasa (7/3).

Hadi menuturkan, pihaknya terus mendorong percepatan pendaftaran tanah lewat program PTSL. Diketahui, dari 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, sampai saat ini sudah ada 101,1 juta bidang tanah terdaftar. Kemudian, sebanyak 85 juta bidang tanah tersertifikasi.

Selain itu, Hadi juga menambahkan, untuk mempercepat realisasi target program PTSL, maka ada beberapa langkah strategis yang telah dilakukan, seperti melanjutkan kampanye Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS), pemetaan bidang tanah yang terintegrasi melalui metode Pemetaan Tematik Pertanahan dana Ruang (PTPR), penggerakan partisipasi masyarakat dengan dibantu Pengumpul Data Lapangan (Puldatan), kegiatan survei dan pemetaan dengan teknologi sistem Pesawat Udara Nirawak (PUNA) atau pesawat udara tanpa awak, hingga pembebasan biaya BPHTB.

“Kementerian ATR/BPN terus berupaya mempercepat pendaftaran tanah, termasuk percepatan sertifikasi rumah ibadah dan tanah wakaf melalui Gerakan Nasional Sertifikasi Rumah Ibadah dan Pesantren yang baru diluncurkan dalam Rakernas 2023 ini,” tuturnya.

Hadi menyatakan, dirinya akan terus menambahkan sertifikasi rumah ibadah sebanyak-banyaknya hingga di akhir jabatannya. Oleh karena itu, Hadi meminta agar setiap kantor BPN di daerah, jika menemukan permasalahan mengenai tanah wakaf agar segera diselesaikan.

“Harus dikerjakan saja semuanya. Oleh sebab itu, saya wanti-wanti juga tadi agar tanah wakaf dan tempat Ibadah seluruhnya harus dilaksanakan dengan cepat, agar masyarakat memiliki kepastian hukum,” ujar Hadi.