Kenaikan biaya tiket pesawat belakangan ini menjadi keluhan banyak pihak pengguna jasa penerbangan yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar pesawat terbang atau avtur. Selain menjadi beban pengguna maskapai, hal ini juga dirasa berat bagi pihak pengelola penerbangan. Salah satunya Susi Pudjiastuti sebagai pemilik maskapai penerbangan Susi Air, yang terpaksa menaikkan harga tiket.
“Sini naik, sana naik, naik semuanya. Kita naikin harga tiket aja sudah teriak semuanya. Kita sudah babak belur, masih kena marah orang juga,” seru Susi dalam diskusi bersama Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) bertajuk “Harga Avtur Terus Meroket. Bagaimana Nasib Transportasi Udara?” secara virtual, Minggu (17/7).
Susi menyampaikan jika maskapainya telah menandatangani kontrak harga avtur pada Januari 2022 di harga Rp12.000 per liter dengan posisi rupiah berada di Rp14.300 per US$. Namun Jumat (15/7) lalu menurutnya terjadi kenaikan avtur sebanyak 50 persen yakni menjadi Rp18.197 per liter dan rupiah di posisi Rp15.000 per US$.
Biaya avtur sendiri mendominasi komponen biaya operasional penerbangan, maka tak heran harga tiket ikut terkerek naik. Secara rinci, Susi pun menjelaskan proporsi komponen biaya penerbangan.
“Propeller atau baling-baling itu memakai avtur 28-34% dari nilai jual kita. Sedangkan perawatan yang 90% suku cadang impor dikirim dengan pengiriman internasional yang basisnya US$. Dua komponen ini sudah menguasai 60-70% harga komponen kita,” ungkap Susi.
Menjadi maskapai yang menjalankan rute perintis di kawasan pedalaman Indonesia, menjadi beban lebih bagi Susi Air. Susi mengeluhkan biaya kargo juga alami kenaikan dari Rp50 ribu per kilogram (kg) menjadi Rp80 ribu per kg.
“Suku cadang kita didistribusi dari Jakarta, dengan biaya kargo tersebut, ini sangat berat,” lanjutnya.
Upaya telah dilakukan oleh Susi dengan memohon addendum kepada Dinas Perhubungan, yang kemudian diarahkan untuk memohon langsung pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) di daerah. Menurut Susi, meski beberapa KPA dan PPA sudah ada yang melakukan persetujuan addendum avtur, namun harga avtur sudah berubah sejak beberapa bulan lalu. Bahkan ia juga menjelaskan seluruh KPA memberi ancaman surat untuk me-shutdown penerbangan.
“Shutdown saja! Saya sudah stress juga kan pak. Tutup saja! tidak papa…Kita diancam putus kontrak, ya sudah hahaha mungkin lebih baik putus kontrak. Jadi kita gak usah terbang. Tapi kan enggak bisa, masyarakat di daerah butuh penerbangan,” seloroh Susi.
Maskapai yang menjalankan rute perintis dan daerah pelosok dinilai sangat penting eksistensinya karena tidak ada akses substitusi seperti ke daerah tujuan Mentawai. Susi khawatir jika penerbangan seperti maskapai miliknya dihentikan akan mempersulit wilayah pelosok negeri.
“Mereka akan lock, sulit sekali terkoneksi karena hanya akan bergantung jalur laut tapi kalau ombak sedang besar, susah,” tegasnya.
Tak hanya soal avtur, Susi juga menyinggung adanya kenaikan biaya hanggar yang mendadak hampir 100 persen. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, Susi pun meminta jalan keluar dari pemerintah. Ia berharap pemerintah pusat dapat menekan KPA dan PPA untuk berkenan addendum. Juga mengharapkan agar pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berhenti sementara dari “taking money” jasa penerbangan hingga akhir tahun 2022.
“Semua BUMN puasa dulu untuk taking money dari pelayanan aviasi sampai Desember. Buatlah rencana untuk enam bulan ini, jadi nanti kita bisa lebih jelas, kalkulasi rugi berapa, kalkulasi risiko berapa, apa kita kuat atau enggak,” pungkasnya.
Di akhir pesan, adanya kebijakan pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat yang akan bepergian harus sudah vaksinasi booster juga kembali membebankan penerbangan di kawasan pedalaman Indonesia.
“Dari data saya 2021, cost antigen dan PCR nambah Rp200 juta sampai Rp350 juta per bulan. Jakarta booster mudah, kalau kita di daerah harus antigen atau PCR. Hal seperti ini yang harus dipertimbangkan pemerintah juga, bukan cuma avtur,” tandas Susi.
Ia pun meminta agar pemerintah bisa mengedukasi masyarakat tentang kenaikan harga tiket pesawat.