Jelang tutup masa tugasnya di Kabinet Kerja, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tetap menjaga Peraturan Presiden 44/2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanam Modal.
"Ini sebuah Perpres yang harus seterusnya dijaga tidak boleh direvisi," ujar Susi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10).
Susi mengatakan beleid itu sangat penting karena dapat membentengi Indonesia dari praktik penangkapan ikan secara gelap (illegal fishing). Sebagaimana diketahui, selama ini pelaku illegal fishing selalu punya cara untuk memperoleh izin legal ke sejumlah negara termasuk Indonesia agar dapat membeli perusahaan lokal agar bebas menangkap ikan di negara yang dituju.
"Kita mengerti globalisasi yang menuntut untuk terbuka terhadap pasar dan teknologi, namun perikanan tangkap tetap milik bangsa kita sendiri," katanya.
Susi mengakui Indonesia sempat memberi izin konsesi kepada kapal ikan asing untuk menangkap ikan di sepanjang perairan negara ini. Izin tersebut membolehkan pihak asing membeli satu kapal milik Indonesia. Namun, kenyataannya, kerap kali mereka membeli lebih dari satu hingga akhirnya kapal milik asing di Indonesia sampai puluhan ribu. Menurutnya, hal ini yang menyebabkan ikan Indonesia habis.
"Mereka mengeruk hasil laut kita dan membawanya langsung dari tengah laut. Jumlah rumah tangga nelayan turun dari tahun 2003 ke tahun 2013 hampir separuhnya, stok ikan kita turun, ekspor kita pun tidak naik, naiknya hanya karena dibantu budi daya yang makin membaik," tuturnya.
Untuk itu, lewat Perpres yang ada, Susi lantas membentuk Satgas 115 demi memberantas illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Transformasi ini dianggap Susi sudah sangat mengurangi praktik-praktik tersebut. Sehingga, bila pemerintahan selanjutnya goyah, bukan tidak mungkin izin konsesi itu bakal terbuka kembali.
"Untuk konsisten itu memang tidak mudah, sangat berat, sangat penuh godaan, lobi para pemain unreported dan unregulated bakal terus berlanjut, baik di pemerintahan, partai politik, departemen, lembaga, tokoh masyarakat. Semua itu pasti mereka datangi demi mengubah kebijakan yang ada, sebab harga bukan masalah buat mereka," tuturnya.
Menurut Susi, dukungan Jokowi selama ini terutama terkait moratorium yang membebaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memeriksa semua kapal ikan eks asing dianggapnya sudah sangat tepat.
Sebab, sejak otoritas itu diberikan, banyak kejahatan perikanan berhasil diciduk tak hanya terkait illegal fishing, melainkan juga perbudakan, perdagangan binatang atau satwa langka, penyelundupan narkoba, penyelundupan pupuk, penyelundupan senjata untuk aksi separatisme dan lain sebagainya.
"Kita sudah menuju dan lakukan transformasi yang benar. Terlihat dari angka yang muncul, yang mana nilai tukar nelayan, nilai tukar usaha perikanan, PDB perikanan kita dalam 4,5 tahun ini naik hampir 50% lebih," ucapnya.
