Menkeu: Harus siapkan kemungkinan kalau pandemi masih timbulkan disrupsi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, coronavirus disease atau Covid-19 terus bermutasi dari waktu ke waktu, dan masih menjadi momok yang mengkhawatirkan bagi seluruh negara-negara di dunia, tanpa terkecuali.

Selang satu tahun berjalan dan vaksin mulai diinjeksi ke masyarakat, tanda-tanda normalnya situasi belum terlihat. Meskipun, sejumlah langkah dan strategi telah dilakukan pemerintah untuk meredam penyebarannya.

Sejumlah langkah mitigasi tersebut telah berhasil menurunkan tingkat pertumbuhan kasus positif baru di dalam negeri. Namun, seluruh lapisan masyarakat Sri Mulyani minta untuk tidak terlena, sebab pandemi masih menghantui.

"Tidak boleh terlena, karena Covid-19 tidak mengikuti perencanaan kita. Dia terus berkembang dan bahkan melakukan mutasi sehingga muncul varian yang baru," katanya dalam webinar, Senin (5/3).

Oleh karena itu, sejumlah dukungan pemerintah harus terus diberikan untuk melindungi masyarakat dari dampak pandemi tersebut, termasuk dari sisi fiskal.

"Daya dukung kita harus disiapkan dalam jangka yang relatif panjang," ujarnya.

Bendahara negara itu menuturkan, setelah dihantam Covid-19 untuk kali pertama di 2020, dan terus berlanjut di 2021, pada 2022 kesiapan yang sama juga harus disusun pemerintah. 

Pasalnya, sejumlah negara yang mengalami penurunan kasus positif, tiba-tiba mengalami lonjakan kasus baru setelah gelombang kedua atau ketiga Covid-19 menghantam dengan daya rusak yang sama beratnya. 

Hal itu kembali menyebabkan mobilitas masyarakat terganggu, sendi-sendi perekonomian terhenti, dan pembatasan seluruh aktivitas atau lock down terpaksa diterapkan kembali, seperti di Jerman, Italia, Amerika Serikat, dan Filipina.

"Artinya pada 2021 dan bahkan 2022, kita harus tetap menyiapkan kemungkinan bahwa pandemi ini masih akan menimbulkan disrupsi dan akan menyebabkan korban jiwa bagi mereka yang terjangkit," ucapnya.

Karenanya, sistem kesehatan masyarakat harus terus mendapatkan dukungan yang semestinya, begitu pula dengan berbagai sektor usaha lainnya seperti UMKM dan korporasi.

Pemerintah telah menganggarkan dana untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp699,43 triliun di tahun ini, untuk mendukung penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

Selain itu, untuk mendorong pembentukan kekebalan kelompok atau herd immunity pemerintah juga telah mengalokasikan dana sebesar Rp172 triliun untuk program vaksinasi, termasuk menjalankan testing, tracing, dan treatment.